Ponorogo, 14/1- Sedikitnya 10 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, meninggal dunia di luar negeri selama periode Januari 2009-Januari 2010.
TKI yang yang meninggal dunia terakhir adalah Siti Maimunah, warga Dusun Mijil, Desa Serangan, Kecamatan Serangan, Kabupaten Ponorogo.
Dengan meninggalnya Siti Maimunah, TKI asal Ponorogo di Hong Kong maka sejak Januari 2009 hingga kini TKI yang tewas di luar negeri berjumlah 10 orang, kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Ponorogo, Budianto, Rabu.
Hanya saja, pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Hong Kong terkait meninggalnya perempuan berusia 27 tahun itu.
Pihaknya hanya menerima informasi mengenai kematian Maimunah dari Kedutaan Besar RI di Hong Kong pada 3 Januari 2010.
"Belum ada laporan dari anggota yang sekarang masih ada di rumah duka. Tapi yang pasti, berita acara soal itu masih akan kami periksa," kata Suharno, salah satu staf Dinsosnakertrans Kabupaten Ponorogo.
Data yang dihimpun wartawan ANTARA di Ponorogo menyebutkan, Maimunah merupakan anak pertama dari empat bersaudara.
Dia memutuskan berangkat ke Hong Kong sebagai TKI untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
Sayangnya, belum genap satu tahun bekerja di negara bekas koloni Inggris itu, Maimunah meninggal dunia.
Meninggalnya Maimunah itu merupakan kasus pertama kematian TKI yang meninggal pada tahun 2010.
Kematian Siti Maimunah ini juga memperpanjang daftar TKI asal Ponorogo yang meninggal saat bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, TKI asal Ponorogo lainnya juga tewas akibat menenggak racun serangga di tempat kerjanya di Malaysia pada 17 Desember 2009.
Budianto menambahkan, dari sembilan TKI asal Ponorogo yang tewas saat bekerja di luar negeri itu, hanya lima yang diketahui penyebab kematiannya, sedangkan empat lainnya sampai sekarang tidak diketahui.
"Kami tidak tahu secara pasti penyebab kematian dari empat TKI/TKW tersebut. Sebab, saat itu juga tidak ada laporan resmi dari pihak KBRI maupun dari pihak penyalur tenaga kerja," kata Budanto.
Di antara lima TKI yang tewas itu, seorang diketahui bekerja di Taiwan, dua orang bekerja di Malaysia, seorang bekerja di Hong Kong, dan seorang lagi bekerja di Singapura.
Pihak Dinsosnakertrans mengidentifikasi mereka sebagai TKI ilegal. Pada 2008 jumlah TKI ilegal asal Ponorogo mencapai 1.448 orang, namun pada 2009 turun menjadi 1.268 orang.
Rabu, 13 Januari 2010
PENANGANAN KASUS SENGKETA TANAH DI TRENGGALEK MINIM
Surabaya, 13/1 - Kasus sengketa tanah antara Perhutani dan rakyat di Jawa Timur cukup marak, khususnya di Kabupaten Trenggalek.
Perhutani KPH Kediri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek mendata setidaknya ada 25 kasus sengketa tanah antara Perhutani dan rakyat dalam satu dasawarsa (1999-2009). Dari jumlah tersebut dua di antaranya sedang dan tuntas proses persidangan.
Pertama, kasus sengketa di Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, dengan Perhutani. Kedua, sengketa antara warga Ngerdani, Kecamatan Dongko, dengan Perhutani.
Di Desa Ngerdani terbit lebih dari 400 sertifikat tanah. Inilah yang membuat Perhutani tidak bisa menerima, lantaran mereka mengklaim lahan yang disertifikatkan merupakan milik Perhutani. Sebaliknya, warga menilai itu adalah tanah negara yang sudah turun temurun diolah warga setempat.
Sengketa Ngerdani menjadi kasus nasional. Pasalnya penerbitan sertifikat oleh BPN Trenggalek ini setelah ada penetapan dari BPN pusat. Intinya, lahan di Desa Ngerdani merupakan tanah negara bebas. Hingga akhirnya pada Februari 2002 keluar sebanyak lebih dari 400 sertifikat tanah.
Tingginya kasus "penyerobotan" tanah milik negara yang dikelola oleh Perhutani di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, selama kurun tahun 1999-2009, ternyata tidak berbanding lurus dengan kasus pidana yang ditangani aparat penegak hukum setempat.
Indikasinya, dari total 2.700 hektare tanah hutan negara yang dinyatakan dalam proses sengketa oleh Perum Perhutani, hanya dua kasus dengan tiga terdakwa/terpidana yang sampai saat ini diproses oleh Pengadilan Negeri Trenggalek.
"Selama ini memang hanya dua kasus itu, belum ada kasus baru," kata Humas PN Trenggalek Iwan hari Winarto.
Pernyataan Humas PN Trenggalek ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kaur Bina Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Trenggalek, Iptu Khairil.
Dia bilang, pihaknya selama ini baru menangani dua kasus tersebut karena pengaduan terkait sengketa tanah antara Perhutani dengan warga, selama ini sangat minim.
"Kepolisian tidak bisa serta merta melakukan penyelidikan ataupun penyidikan jika tidak mendapat laporan dari Perhutani," paparnya.
Dia mengakui, kasus penyerobotan tanah yang masuk kategori hutan negara oleh masyarakat di Kabupaten Trenggalek cukup tinggi.
Tetapi mengingat data mengenai tanah aset negara tersebut yang mengetahui hanya Perhutani, polisi tidak bisa berbuat gegabah dengan menindaklanjuti setiap dugaan penyerobotan tanah.
"Kasus semacam ini (penyerobotan lahan hutan oleh rakyat) memang bukan masuk kategori delik aduan. Tapi jika tidak ada pemberitahuan atau pengaduan langsung dari mereka (Perhutani), polisi tentu tidak bisa berbuat banyak," ucap mantan KBO Reskrim Polres Tulungagung ini.
Dua kasus dimaksud masing-masing adalah kasus tanah hutan negara yang diklaim Perhutani telah serobot warga di Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, serta lahan hutan negara di Desa Tanggaran, Kecamatan Pule.
Untuk lahan hutan yang dikelola Perhutani di Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, dua terdakwa atas nama Pairin (Kepala Desa Ngerdani) dan Paimin (Kepala SD di Ngerdani) telah divonis masing-masing selama 18 bulan dan 12 bulan oleh PN Trenggalek pada tahun 2008.
Sementara untuk kasus sengketa tanah hutan negara dengan luas mencapai ratusan hektare di Desa Tanggaran dengan terdakwa anggota DPRD Trenggalek periode 2009-2014, Parmono, sampai saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Pihak PN Trenggalek dalam amar putusannya pada tanggal 4 Mei 2009, memvonis Parmono delapan bulan penjara (tuntutan JPU 31 bulan).
Tetapi politisi PKS yang dianggap "pahlawan" oleh warga Kampung Baru yang menempati lahan hutan yang disengketakan tadi, akhirnya justru divonis bebas di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jatim.
Lamban
Lambatnya penanganan proses hukum dalam penanganan kasus-kasus penyerobotan lahan hutan milik negara di Kabupaten Trenggalek ini sempat dikeluhkan oleh Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Miftahudin.
Dia saat menghadiri kegiatan penghijauan/reboisasi di Gunung Klothok, Kota Kediri, beberapa waktu lalu mengatakan, sedikitnya ada 2.727 hektare lahan Perhutani yang sejak tahun 1999 hingga sekarang telah "diserobot" oleh warga.
Tetapi, dari total lahan lahan yang masih dalam proses sengketa itu, proses hukum yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan cenderung berjalan lamban.
Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek, Budi Santoso saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang dilontarkan Kepala Perhutani Unit II Jatim tersebut justru terlihat gusar.
Dia dengan suara emosi balik "menantang" pihak Perhutani untuk menangani kasus-kasus tanah hutan negara yang masih dalam sengketa.
"Lambat bagaimana? Ngomong sembarangan. Demi menangani kasus itu saya sampai diancam akan dibunuh, dan mereka (Perhutani) seenaknya ngomong penanganan yang kami lakukan tidak serius. Kalau bisa, silahkan tangani saja sendiri," kata Budi Santoso dengan nada tinggi.
Sayang, meski dia menegaskan pihak Kejaksaan Negeri Trenggalek akan tetap serius dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Perhutani, Budi Santoso terkesan enggan mengkonfirmasi jumlah perkara yang selama ini telah mereka proses.
Dia beralasan masih sibuk, sehingga tidak bisa melayani konfirmasi data kasus yang diajukan oleh wartawan.
Perhutani KPH Kediri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Trenggalek mendata setidaknya ada 25 kasus sengketa tanah antara Perhutani dan rakyat dalam satu dasawarsa (1999-2009). Dari jumlah tersebut dua di antaranya sedang dan tuntas proses persidangan.
Pertama, kasus sengketa di Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, dengan Perhutani. Kedua, sengketa antara warga Ngerdani, Kecamatan Dongko, dengan Perhutani.
Di Desa Ngerdani terbit lebih dari 400 sertifikat tanah. Inilah yang membuat Perhutani tidak bisa menerima, lantaran mereka mengklaim lahan yang disertifikatkan merupakan milik Perhutani. Sebaliknya, warga menilai itu adalah tanah negara yang sudah turun temurun diolah warga setempat.
Sengketa Ngerdani menjadi kasus nasional. Pasalnya penerbitan sertifikat oleh BPN Trenggalek ini setelah ada penetapan dari BPN pusat. Intinya, lahan di Desa Ngerdani merupakan tanah negara bebas. Hingga akhirnya pada Februari 2002 keluar sebanyak lebih dari 400 sertifikat tanah.
Tingginya kasus "penyerobotan" tanah milik negara yang dikelola oleh Perhutani di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, selama kurun tahun 1999-2009, ternyata tidak berbanding lurus dengan kasus pidana yang ditangani aparat penegak hukum setempat.
Indikasinya, dari total 2.700 hektare tanah hutan negara yang dinyatakan dalam proses sengketa oleh Perum Perhutani, hanya dua kasus dengan tiga terdakwa/terpidana yang sampai saat ini diproses oleh Pengadilan Negeri Trenggalek.
"Selama ini memang hanya dua kasus itu, belum ada kasus baru," kata Humas PN Trenggalek Iwan hari Winarto.
Pernyataan Humas PN Trenggalek ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kaur Bina Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Trenggalek, Iptu Khairil.
Dia bilang, pihaknya selama ini baru menangani dua kasus tersebut karena pengaduan terkait sengketa tanah antara Perhutani dengan warga, selama ini sangat minim.
"Kepolisian tidak bisa serta merta melakukan penyelidikan ataupun penyidikan jika tidak mendapat laporan dari Perhutani," paparnya.
Dia mengakui, kasus penyerobotan tanah yang masuk kategori hutan negara oleh masyarakat di Kabupaten Trenggalek cukup tinggi.
Tetapi mengingat data mengenai tanah aset negara tersebut yang mengetahui hanya Perhutani, polisi tidak bisa berbuat gegabah dengan menindaklanjuti setiap dugaan penyerobotan tanah.
"Kasus semacam ini (penyerobotan lahan hutan oleh rakyat) memang bukan masuk kategori delik aduan. Tapi jika tidak ada pemberitahuan atau pengaduan langsung dari mereka (Perhutani), polisi tentu tidak bisa berbuat banyak," ucap mantan KBO Reskrim Polres Tulungagung ini.
Dua kasus dimaksud masing-masing adalah kasus tanah hutan negara yang diklaim Perhutani telah serobot warga di Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, serta lahan hutan negara di Desa Tanggaran, Kecamatan Pule.
Untuk lahan hutan yang dikelola Perhutani di Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, dua terdakwa atas nama Pairin (Kepala Desa Ngerdani) dan Paimin (Kepala SD di Ngerdani) telah divonis masing-masing selama 18 bulan dan 12 bulan oleh PN Trenggalek pada tahun 2008.
Sementara untuk kasus sengketa tanah hutan negara dengan luas mencapai ratusan hektare di Desa Tanggaran dengan terdakwa anggota DPRD Trenggalek periode 2009-2014, Parmono, sampai saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Pihak PN Trenggalek dalam amar putusannya pada tanggal 4 Mei 2009, memvonis Parmono delapan bulan penjara (tuntutan JPU 31 bulan).
Tetapi politisi PKS yang dianggap "pahlawan" oleh warga Kampung Baru yang menempati lahan hutan yang disengketakan tadi, akhirnya justru divonis bebas di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jatim.
Lamban
Lambatnya penanganan proses hukum dalam penanganan kasus-kasus penyerobotan lahan hutan milik negara di Kabupaten Trenggalek ini sempat dikeluhkan oleh Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Miftahudin.
Dia saat menghadiri kegiatan penghijauan/reboisasi di Gunung Klothok, Kota Kediri, beberapa waktu lalu mengatakan, sedikitnya ada 2.727 hektare lahan Perhutani yang sejak tahun 1999 hingga sekarang telah "diserobot" oleh warga.
Tetapi, dari total lahan lahan yang masih dalam proses sengketa itu, proses hukum yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan cenderung berjalan lamban.
Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek, Budi Santoso saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang dilontarkan Kepala Perhutani Unit II Jatim tersebut justru terlihat gusar.
Dia dengan suara emosi balik "menantang" pihak Perhutani untuk menangani kasus-kasus tanah hutan negara yang masih dalam sengketa.
"Lambat bagaimana? Ngomong sembarangan. Demi menangani kasus itu saya sampai diancam akan dibunuh, dan mereka (Perhutani) seenaknya ngomong penanganan yang kami lakukan tidak serius. Kalau bisa, silahkan tangani saja sendiri," kata Budi Santoso dengan nada tinggi.
Sayang, meski dia menegaskan pihak Kejaksaan Negeri Trenggalek akan tetap serius dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Perhutani, Budi Santoso terkesan enggan mengkonfirmasi jumlah perkara yang selama ini telah mereka proses.
Dia beralasan masih sibuk, sehingga tidak bisa melayani konfirmasi data kasus yang diajukan oleh wartawan.
Pantai Prigi Banyak Dikunjungi Wisatawan Mancanegara
Surabaya, 8/1 - Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Jatim melalui pintu masuk Bandara Internasional Juanda selama November 2009 mencapai 16.413 orang atau naik 29,95 persen dibanding Oktober sebanyak 12.630 orang.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Erlan Indrocahyo di Surabaya, Jumat, mengatakan, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya naik 18,44 persen.
Yakni dari 13,858 orang pada November 2008 menjadi 16.413 orang pada November 2009. Ini karena Jatim kondisinya nisbi aman dan situasi cuaca baik dan siap dikunjungi oleh para wisatawan dari negara manapun.
Menurut dia, pada November 2009 yang berkunjung ke Jatim didominasi oleh wisman dari Malaysia dengan jumlah 4.689 orang diikuti oleh Singapura 1.457 orang, China 862 orang, Jepang 601 orang, Taiwan 565 orang, AS 384 orang, Hong Kong 302 orang, Belanda 283 orang, Australia 228 orang, India 213 orang dan wisman lain-lain 6.849 orang.
Sementara, jumlah Tempat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang mencapai 51,16 persen atau naik sekitar 1,57 persen dibanding sebelumnya yang mencapai 49,59 persen.
Artinya, dari 100 kamar pada pada November yang tersedia pada hotel berbintang, setiap malam rata-rata terisi 51-52 kamar yang terjual atau dihuni wisman.
Dari klarifikasi jumlah kamar hotel, para wisman yang menginap di hotel berbintang tiga mencapai 55,77 persen, hotel bintang empat 50,04 persen dan terendah di hotel bintang satu 42,01 persen.
Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing tersebut di hotel berbintang pada November 2009 pertama mencapai 2,01 hari atau naik 0,07 persen dibanding Oktober 2009.
Ia menuturkan, untuk RLMT Indonesia mencapai 1,51 persen atau naik 0,13 persen dibandingkan pada Oktober 2009.
Secara keseluruhan rata-rata tamu menginap pada November 2009 mencapai 1,55 hari atau turun 0,12 hari dibanding Oktober 2009 yang mencapai 1,67 hari.
Sedangkan berdasarkan status kewarganegaraan rata-rata tamu asing lama menginap 2,01 hari lebih lama 0,50 hari, dibanding rata-rata lama menginap tamu Indonesia yakni 1,51 hari.
Para wisman yang berwisata ke Jatim paling banyak mengunjungi tempat wisata alam seperti Gunung Bromo di Pasuruan, Telaga Sarangan di Magetan, Telaga Ngebel di Ponorogo, Pemandian Selecta di Batu, Wisata Bahari Lamongan (WBL), dan Gua Maharani di Lamongan.
Kemudian Air Terjun Sedudo di Nganjuk, Air Terjun Roro Kuning di Bajulan Nganjuk, Pantai Perigi Trenggalek, Gua Gong Pacitan, Gunung Kelud Kediri, Pantai Popoh Tulungagung, Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pantai Watu Ulo Jember.
Selain itu, Taman Safari Pasuruan, Monumen Kapal Selam di Surabaya, Petilasan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Watu Godek di Pantai Selatan Lumajang dan Pantai Grajakan di Banyuwangi serta wisata-wisata pantai lainnya yang ada di Jatim.
Setelah mengunjungi tempat-tempat wisata di Jatim, biasanya para wisma tersebut melanjutkan perjalan wisatanya ke Pulau Bali dan DI Yogyakarta dan sekitarnya serta daerah-daerah wisata di Indonesia, demikian Erlan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Erlan Indrocahyo di Surabaya, Jumat, mengatakan, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya naik 18,44 persen.
Yakni dari 13,858 orang pada November 2008 menjadi 16.413 orang pada November 2009. Ini karena Jatim kondisinya nisbi aman dan situasi cuaca baik dan siap dikunjungi oleh para wisatawan dari negara manapun.
Menurut dia, pada November 2009 yang berkunjung ke Jatim didominasi oleh wisman dari Malaysia dengan jumlah 4.689 orang diikuti oleh Singapura 1.457 orang, China 862 orang, Jepang 601 orang, Taiwan 565 orang, AS 384 orang, Hong Kong 302 orang, Belanda 283 orang, Australia 228 orang, India 213 orang dan wisman lain-lain 6.849 orang.
Sementara, jumlah Tempat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang mencapai 51,16 persen atau naik sekitar 1,57 persen dibanding sebelumnya yang mencapai 49,59 persen.
Artinya, dari 100 kamar pada pada November yang tersedia pada hotel berbintang, setiap malam rata-rata terisi 51-52 kamar yang terjual atau dihuni wisman.
Dari klarifikasi jumlah kamar hotel, para wisman yang menginap di hotel berbintang tiga mencapai 55,77 persen, hotel bintang empat 50,04 persen dan terendah di hotel bintang satu 42,01 persen.
Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing tersebut di hotel berbintang pada November 2009 pertama mencapai 2,01 hari atau naik 0,07 persen dibanding Oktober 2009.
Ia menuturkan, untuk RLMT Indonesia mencapai 1,51 persen atau naik 0,13 persen dibandingkan pada Oktober 2009.
Secara keseluruhan rata-rata tamu menginap pada November 2009 mencapai 1,55 hari atau turun 0,12 hari dibanding Oktober 2009 yang mencapai 1,67 hari.
Sedangkan berdasarkan status kewarganegaraan rata-rata tamu asing lama menginap 2,01 hari lebih lama 0,50 hari, dibanding rata-rata lama menginap tamu Indonesia yakni 1,51 hari.
Para wisman yang berwisata ke Jatim paling banyak mengunjungi tempat wisata alam seperti Gunung Bromo di Pasuruan, Telaga Sarangan di Magetan, Telaga Ngebel di Ponorogo, Pemandian Selecta di Batu, Wisata Bahari Lamongan (WBL), dan Gua Maharani di Lamongan.
Kemudian Air Terjun Sedudo di Nganjuk, Air Terjun Roro Kuning di Bajulan Nganjuk, Pantai Perigi Trenggalek, Gua Gong Pacitan, Gunung Kelud Kediri, Pantai Popoh Tulungagung, Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pantai Watu Ulo Jember.
Selain itu, Taman Safari Pasuruan, Monumen Kapal Selam di Surabaya, Petilasan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Watu Godek di Pantai Selatan Lumajang dan Pantai Grajakan di Banyuwangi serta wisata-wisata pantai lainnya yang ada di Jatim.
Setelah mengunjungi tempat-tempat wisata di Jatim, biasanya para wisma tersebut melanjutkan perjalan wisatanya ke Pulau Bali dan DI Yogyakarta dan sekitarnya serta daerah-daerah wisata di Indonesia, demikian Erlan.
Rabu, 06 Januari 2010
INDRO: WARKOP DKI HANYA SATU
Jakarta, 7/1 - Warung Kopi (Warkop) DKI hanya satu dan tidak akan pernah ada penggantinya, kata Indro, personil yang masih tersisa setelah Kasino dan Dono meninggal dunia.
"Warkop hanya satu. Bahkan tidak pernah sedikitpun ada niat saya untuk membentuk warkop yunior," katanya, saat berbincang dengan wartawan dalam "Press Gathering" HUT Ke-15 Indosiar, di Jakarta, Rabu.
Menurut Indro, dirinya juga bangga Warkop dijuluki grup lawak legendaris di Indonesia karena tidak pernah pecah atau mengalami pergantian anggota. Sejak terbentuk pada 1970-an, tidak pernah pula ada anggota grup yang mengambil tawaran kerja secara sendiri.
"Kami selalu bertiga, Mulai dari job melawak, main film, menjadi pembawa acara, hingga masuk dapur rekaman untuk membuat kaset lawak. Bahkan hingga tinggal saya sendiri sekarang ini, tetap saja disebut Indro Warkop" katanya.
Pada puncak acara perayaan HUT Ke-15 Indosiar, yang akan diselenggarakan pada 11 Januari dalam bentuk pesta Semarak Fantasi 15, Indro kembali dipercayakan untuk mengemban tugas pembawa acara bersama Choky Sitohang, Ruben Onsu, dan Yuanita Christiani.
Baginya, kepercayaan yang diberikan pihak stasiun televisi swasta nasional itu juga sebuah kebanggaan.
"Ini juga memperlihatkan sikap konsisten Indosiar. Warkop selalu diminta menjadi MC sejak stasiun ini diluncurkan, bahkan sejak soft launchingnya. Ini berarti Warkop sudah 16 tahun bersama Indosiar," katanya.
"Lembaga Warkop DKI"
Setelah Kasino dan Dono meninggal dunia, Indro pun membentuk Lembaga Warkop DKI sebagai satu paguyuban keluarga besar para anggotanya, sekaligus merancang usaha kreatif.
"Seperti kaos yang saya pakai sekarang, ini buatan kami dan dijual," katanya seraya menarik bagian dada kaos berwarna dasar putih motif kotak-kotak warna hitam simbol Warkop itu dengan kedua tangan.
Ia juga mengatakan dirinya adalah pengayom anak-anak Kasino dan Indro.
"Anak saya tujuh (termasuk anak-anak Kasino dan Indro - red), dan alhamdulillah mereka semua sudah jadi orang. Bahkan satu anak Dono baru saja lulus sebagai sarjana nuklir dengan predikat sangat memuaskan. Dia langsung jadi dosen di UGM (Yogyakarta) dan dapat tawaran bea siswa di Amerika Serikat," katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Indro mengaku tidak pernah mengarahkan anak-anaknya itu menjadi seniman atau entertainer (artis).
"Sebagai orang tua, saya hanya mendorong dan membantu mereka dalam biaya studi. Itu kewajiban. Kalaupun nanti ada yang terjun di entertainment, mungkin anak bungsu saya. Dia sudah beberapa kali diajak main band dan nge-DJ," katanya.
"Jaga lintasan"
Berkolaborasi dengan pembawa acara berusia jauh lebih muda bukan sebuah perkara besar bagi Indro.
Terpenting, katanya, adalah bagaimana mereka bisa tampil maksimal dan menghibur, dan dirinya sendiri akan berfungsi menjaga lintasan.
"Ini supaya tidak ngelantur kemana-mana. Soal muda atau tua bukan ukuran, tetapi bagaimana kami berempat bisa bersenyawa dan memberikan penampilan terbaik, muda dan segar," katanya.
"Biar sudah tua dan botak begini saya masih bisa memberikan yang segar-segarlah," tambahnya dalam nada seloroh.
Sebagai penjaga lintasan, dirinya harus mampu menetapkan arah acara pada rel dan porsinya.
"Karena itu, sebelum acara kita akan bertemu dulu. Ini penting supaya masing-masing bisa mengontrol waktu berbicara dan menghadirkan penampil. Durasinya kan dibatasi, kalau lebih siapa yang mau bayar?" katanya.
Semarak Fantasi 15 akan menghadirkan band-band papan atas nasional, di antaranya ST 12, The Changcutters, Kangen Band, SHE, Hijau Daun, Netral, dan Virgin. Acara disiarkan langsung dari Studio 1 dan Studio E, sebuah studio baru Indosiar yag terletak di Zona E dan berkapasitas 900 penonton, mulai pukul 19.00 WIB.
"Tugas kami adalah menghadirkan setiap penampil secara bergantian dalam satu rangkaian waktu acara yang menarik, tidak monoton. Ini jelas perlu keahlian," demikian Indro.
"Warkop hanya satu. Bahkan tidak pernah sedikitpun ada niat saya untuk membentuk warkop yunior," katanya, saat berbincang dengan wartawan dalam "Press Gathering" HUT Ke-15 Indosiar, di Jakarta, Rabu.
Menurut Indro, dirinya juga bangga Warkop dijuluki grup lawak legendaris di Indonesia karena tidak pernah pecah atau mengalami pergantian anggota. Sejak terbentuk pada 1970-an, tidak pernah pula ada anggota grup yang mengambil tawaran kerja secara sendiri.
"Kami selalu bertiga, Mulai dari job melawak, main film, menjadi pembawa acara, hingga masuk dapur rekaman untuk membuat kaset lawak. Bahkan hingga tinggal saya sendiri sekarang ini, tetap saja disebut Indro Warkop" katanya.
Pada puncak acara perayaan HUT Ke-15 Indosiar, yang akan diselenggarakan pada 11 Januari dalam bentuk pesta Semarak Fantasi 15, Indro kembali dipercayakan untuk mengemban tugas pembawa acara bersama Choky Sitohang, Ruben Onsu, dan Yuanita Christiani.
Baginya, kepercayaan yang diberikan pihak stasiun televisi swasta nasional itu juga sebuah kebanggaan.
"Ini juga memperlihatkan sikap konsisten Indosiar. Warkop selalu diminta menjadi MC sejak stasiun ini diluncurkan, bahkan sejak soft launchingnya. Ini berarti Warkop sudah 16 tahun bersama Indosiar," katanya.
"Lembaga Warkop DKI"
Setelah Kasino dan Dono meninggal dunia, Indro pun membentuk Lembaga Warkop DKI sebagai satu paguyuban keluarga besar para anggotanya, sekaligus merancang usaha kreatif.
"Seperti kaos yang saya pakai sekarang, ini buatan kami dan dijual," katanya seraya menarik bagian dada kaos berwarna dasar putih motif kotak-kotak warna hitam simbol Warkop itu dengan kedua tangan.
Ia juga mengatakan dirinya adalah pengayom anak-anak Kasino dan Indro.
"Anak saya tujuh (termasuk anak-anak Kasino dan Indro - red), dan alhamdulillah mereka semua sudah jadi orang. Bahkan satu anak Dono baru saja lulus sebagai sarjana nuklir dengan predikat sangat memuaskan. Dia langsung jadi dosen di UGM (Yogyakarta) dan dapat tawaran bea siswa di Amerika Serikat," katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Indro mengaku tidak pernah mengarahkan anak-anaknya itu menjadi seniman atau entertainer (artis).
"Sebagai orang tua, saya hanya mendorong dan membantu mereka dalam biaya studi. Itu kewajiban. Kalaupun nanti ada yang terjun di entertainment, mungkin anak bungsu saya. Dia sudah beberapa kali diajak main band dan nge-DJ," katanya.
"Jaga lintasan"
Berkolaborasi dengan pembawa acara berusia jauh lebih muda bukan sebuah perkara besar bagi Indro.
Terpenting, katanya, adalah bagaimana mereka bisa tampil maksimal dan menghibur, dan dirinya sendiri akan berfungsi menjaga lintasan.
"Ini supaya tidak ngelantur kemana-mana. Soal muda atau tua bukan ukuran, tetapi bagaimana kami berempat bisa bersenyawa dan memberikan penampilan terbaik, muda dan segar," katanya.
"Biar sudah tua dan botak begini saya masih bisa memberikan yang segar-segarlah," tambahnya dalam nada seloroh.
Sebagai penjaga lintasan, dirinya harus mampu menetapkan arah acara pada rel dan porsinya.
"Karena itu, sebelum acara kita akan bertemu dulu. Ini penting supaya masing-masing bisa mengontrol waktu berbicara dan menghadirkan penampil. Durasinya kan dibatasi, kalau lebih siapa yang mau bayar?" katanya.
Semarak Fantasi 15 akan menghadirkan band-band papan atas nasional, di antaranya ST 12, The Changcutters, Kangen Band, SHE, Hijau Daun, Netral, dan Virgin. Acara disiarkan langsung dari Studio 1 dan Studio E, sebuah studio baru Indosiar yag terletak di Zona E dan berkapasitas 900 penonton, mulai pukul 19.00 WIB.
"Tugas kami adalah menghadirkan setiap penampil secara bergantian dalam satu rangkaian waktu acara yang menarik, tidak monoton. Ini jelas perlu keahlian," demikian Indro.
KELUARGA CENDANA TAK ZIARAH GUS DUR
Jombang, 7/1 - Keluarga mantan Presiden Soeharto (keluarga Cendana) tak terlihat berziarah ke makam mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur hingga peringatan tujuh hari wafatnya.
"Sejak pemakaman Gus Dur pada Kamis (31/12) lalu sampai sekarang kok saya nggak melihat keluarga Pak Harto datang ke Tebuireng, tapi nggak tahu kalau ke Ciganjur (rumah Gus Dur di Jakarta)," kata keponakan Gus Dur, yakni Gus Irfan Yusuf, kepada ANTARA di Jombang, Selasa.
Menjelang peringatan tujuh harinya Gus Dur di kompleks pesantren itu, Gus Irfan Yusuf yang merupakan pengurus Pesantren Tebuireng itu mengatakan tokoh nasional yang diperkirakan hadir antara lain sejumlah ulama seperti Rais Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Idris Marzuqi (Lirboyo, Kediri), dan KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban).
"Mbah Faqih menyatakan ingin hadir kalau tidak ada halangan kesehatan, sedangkan Gus Mus mungkin akan memberikan tausiyah bersama Emha Ainun Najib (Cak Nun)," kata putra almarhum KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) itu.
Tentang kedatangan pejabat, ia mengaku pihaknya belum mengetahui rencana kedatangan Gubernur Jatim Soekarwo, namun mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban sudah berjanji untuk datang.
"Acaranya hanya pembacaan yasin dan tahlil oleh beberapa ulama yang hadir, kemudian tausiyah dari Gus Mus dan Cak Nun," katanya.
Sementara itu, pengurus pesantren lainnya, H. Lukman, mengaku tahlil sejak Gus Dur wafat dihadiri ribuan orang pada setiap malamnya.
"Kalau hari ketujuh mungkin bisa 10.000 orang lebih, karena pengunjung makam Gus Dur sudah berdatangan sejak pagi dari beberapa daerah di Jatim, bahkan dari Yogyakarta dan Jawa Tengah," katanya.
Suasana menjelang peringatan tujuh harinya Gus Dur di kompleks Pesantren Tebuireng tampak ditandai dengan khataman Al Quran sedari pagi hingga pukul 14.30 WIB yang ditutup adik kandung Gus Dur Ir KH solahuddin Wahid (Gus Dur).
"Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas penghormatan bapak dan ibu ke sini, saya kira apa yang saudara-saudara lakukan akan menjadi catatan tersendiri di mata Allah Swt.," katanya.
Sementara itu, hujan mengguyur kompleks Pesantren Tebuireng sejak pukul 14.00 WIB. "Sejak hari pertama tidak turun hujan tapi sekarang terasa sejuk," kata seorang santri.
"Sejak pemakaman Gus Dur pada Kamis (31/12) lalu sampai sekarang kok saya nggak melihat keluarga Pak Harto datang ke Tebuireng, tapi nggak tahu kalau ke Ciganjur (rumah Gus Dur di Jakarta)," kata keponakan Gus Dur, yakni Gus Irfan Yusuf, kepada ANTARA di Jombang, Selasa.
Menjelang peringatan tujuh harinya Gus Dur di kompleks pesantren itu, Gus Irfan Yusuf yang merupakan pengurus Pesantren Tebuireng itu mengatakan tokoh nasional yang diperkirakan hadir antara lain sejumlah ulama seperti Rais Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Idris Marzuqi (Lirboyo, Kediri), dan KH Abdullah Faqih (Langitan, Tuban).
"Mbah Faqih menyatakan ingin hadir kalau tidak ada halangan kesehatan, sedangkan Gus Mus mungkin akan memberikan tausiyah bersama Emha Ainun Najib (Cak Nun)," kata putra almarhum KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) itu.
Tentang kedatangan pejabat, ia mengaku pihaknya belum mengetahui rencana kedatangan Gubernur Jatim Soekarwo, namun mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban sudah berjanji untuk datang.
"Acaranya hanya pembacaan yasin dan tahlil oleh beberapa ulama yang hadir, kemudian tausiyah dari Gus Mus dan Cak Nun," katanya.
Sementara itu, pengurus pesantren lainnya, H. Lukman, mengaku tahlil sejak Gus Dur wafat dihadiri ribuan orang pada setiap malamnya.
"Kalau hari ketujuh mungkin bisa 10.000 orang lebih, karena pengunjung makam Gus Dur sudah berdatangan sejak pagi dari beberapa daerah di Jatim, bahkan dari Yogyakarta dan Jawa Tengah," katanya.
Suasana menjelang peringatan tujuh harinya Gus Dur di kompleks Pesantren Tebuireng tampak ditandai dengan khataman Al Quran sedari pagi hingga pukul 14.30 WIB yang ditutup adik kandung Gus Dur Ir KH solahuddin Wahid (Gus Dur).
"Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas penghormatan bapak dan ibu ke sini, saya kira apa yang saudara-saudara lakukan akan menjadi catatan tersendiri di mata Allah Swt.," katanya.
Sementara itu, hujan mengguyur kompleks Pesantren Tebuireng sejak pukul 14.00 WIB. "Sejak hari pertama tidak turun hujan tapi sekarang terasa sejuk," kata seorang santri.
Senin, 04 Januari 2010
BUPATI/WALI KOTA CALON PILKADA TAK PERLU MUNDUR
Surabaya, 4/1 - Bupati atau wali kota yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak perlu mundur dari jabatannya.
"Bupati atau wali kota yang mencalonkan diri dalam pilkada cukup mengajukan cuti kampanye. Tidak perlu harus mengundurkan diri," kata Kepala Biro Administrasi Pemprov Jawa Timur, Jarianto, di Surabaya, Senin.
Menurut dia, hal itu sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17/PUU-6/2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2009.
Dalam Keputusan MK itu menyebutkan, kepala daerah yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon kepala daerah sejak 4 Agustus 2008, tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya dan cukup mengajukan cuti kampanye.
Ia menyatakan, PP 14/2009 itu keluar setelah putusan MK karena dalam undang-undang sebelumnya menyatakan, kepala daerah yang mencalonkan diri harus mundur dari jabatannya.
Dalam putusan MK itu, bupati/wali kota yang mencalonkan diri lagi harus mengajukan cuti kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim maksimal sepekan sebelum kegiatan kampanye digelar.
Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2008, Calon Gubernur Achmady terkena aturan lama, yakni harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Mojokerto.
Berbeda dengan calon kepala daerah dari kalangan birokrat, seperti sekretaris daerah yang harus mundur dari jabatan strutural, kendati statusnya sebagai PNS tetap melekat.
"Seperti Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) Gresik, Khusnul Khuluq, harus mundur jadi jabatannya jika mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga bupati setempat yang menentukan pelaksana tugas sementara," katanya.
Jika bupati ingin menentukan pengganti Sekdakab secara definitif, maka harus ada izin dari gubernur terlebih dahulu. Pada 2010, di Jatim akan digelar 18 pilkada, di antaranya Surabaya, Gresik, Trenggalek, Pasuruan, Jember, dan Sumenep.
"Bupati atau wali kota yang mencalonkan diri dalam pilkada cukup mengajukan cuti kampanye. Tidak perlu harus mengundurkan diri," kata Kepala Biro Administrasi Pemprov Jawa Timur, Jarianto, di Surabaya, Senin.
Menurut dia, hal itu sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17/PUU-6/2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2009.
Dalam Keputusan MK itu menyebutkan, kepala daerah yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon kepala daerah sejak 4 Agustus 2008, tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya dan cukup mengajukan cuti kampanye.
Ia menyatakan, PP 14/2009 itu keluar setelah putusan MK karena dalam undang-undang sebelumnya menyatakan, kepala daerah yang mencalonkan diri harus mundur dari jabatannya.
Dalam putusan MK itu, bupati/wali kota yang mencalonkan diri lagi harus mengajukan cuti kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim maksimal sepekan sebelum kegiatan kampanye digelar.
Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2008, Calon Gubernur Achmady terkena aturan lama, yakni harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Mojokerto.
Berbeda dengan calon kepala daerah dari kalangan birokrat, seperti sekretaris daerah yang harus mundur dari jabatan strutural, kendati statusnya sebagai PNS tetap melekat.
"Seperti Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) Gresik, Khusnul Khuluq, harus mundur jadi jabatannya jika mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga bupati setempat yang menentukan pelaksana tugas sementara," katanya.
Jika bupati ingin menentukan pengganti Sekdakab secara definitif, maka harus ada izin dari gubernur terlebih dahulu. Pada 2010, di Jatim akan digelar 18 pilkada, di antaranya Surabaya, Gresik, Trenggalek, Pasuruan, Jember, dan Sumenep.
KPID JATIM PERINGATKAN TIGA TELEVISI NASIONAL
Surabaya, 3/1 - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur memperingatkan tiga televisi swasta nasional untuk segera membuat siaran lokal.
"Semua televisi swasta nasional sudah membuat siaran lokal, tinggal tiga yang belum, yakni Trans TV, Trans 7, dan Global TV," kata Ketua KPID Jatim, Fajar Arifianto Isnugroho, di Surabaya, Minggu.
Ia menyebutkan, dua televisi swasta nasional yang bersiaran lokal sesuai tenggat waktu yang diberikan KPID Jatim pada 28 Desember 2009 adalah ANTV dan TV One, sementara yang lain, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, dan TPI sudah lebih dulu.
"Kami sangat mengapresiasi ANTV dan TV One yang sudah bersiaran lokal sesuai komitmen bersama, sedangkan untuk tiga televisi nasional yang belum, kami harapkan Januari ini sudah melaksanakannya," kata mantan koresponden stasiun televisi swasta nasional itu.
Demikian juga dengan pembentukan badan hukum lokal, semua televisi swasta nasional yang berjumlah 10 itu sudah menyanggupinya.
"Untuk badan hukum di Surabaya mereka, menyanggupinya bulan ini, sedangkan untuk daerah lainnya, yakni Malang, Madiun, Kediri, Pacitan, Bojonegoro, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Madura, dan Trenggalek, mereka akan menyesuaikan," paparnya.
Sistem Stasiun Berjaringan dengan kewajiban bersiaran lokal dan pembentukan badan hukum lokal itu, sesuai tenggat waktu pada 28 Desember 2009, menurut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 43 Tahun 2009.
Dalam Permen itu disebutkan, setiap televisi swasta nasional wajib menyiarkan tayangan lokal minimal 10 persen dari total jam siaran nasional.
"Sebanyak 30 persen dari siaran lokal itu harus ditayangkan pada saat 'prime time' (jam utama yang biasanya ditonton banyak orang). Jadi tayangan lokal itu tidak sembarangan ditayangkan," ujar Fajar.
"Semua televisi swasta nasional sudah membuat siaran lokal, tinggal tiga yang belum, yakni Trans TV, Trans 7, dan Global TV," kata Ketua KPID Jatim, Fajar Arifianto Isnugroho, di Surabaya, Minggu.
Ia menyebutkan, dua televisi swasta nasional yang bersiaran lokal sesuai tenggat waktu yang diberikan KPID Jatim pada 28 Desember 2009 adalah ANTV dan TV One, sementara yang lain, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, dan TPI sudah lebih dulu.
"Kami sangat mengapresiasi ANTV dan TV One yang sudah bersiaran lokal sesuai komitmen bersama, sedangkan untuk tiga televisi nasional yang belum, kami harapkan Januari ini sudah melaksanakannya," kata mantan koresponden stasiun televisi swasta nasional itu.
Demikian juga dengan pembentukan badan hukum lokal, semua televisi swasta nasional yang berjumlah 10 itu sudah menyanggupinya.
"Untuk badan hukum di Surabaya mereka, menyanggupinya bulan ini, sedangkan untuk daerah lainnya, yakni Malang, Madiun, Kediri, Pacitan, Bojonegoro, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Madura, dan Trenggalek, mereka akan menyesuaikan," paparnya.
Sistem Stasiun Berjaringan dengan kewajiban bersiaran lokal dan pembentukan badan hukum lokal itu, sesuai tenggat waktu pada 28 Desember 2009, menurut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 43 Tahun 2009.
Dalam Permen itu disebutkan, setiap televisi swasta nasional wajib menyiarkan tayangan lokal minimal 10 persen dari total jam siaran nasional.
"Sebanyak 30 persen dari siaran lokal itu harus ditayangkan pada saat 'prime time' (jam utama yang biasanya ditonton banyak orang). Jadi tayangan lokal itu tidak sembarangan ditayangkan," ujar Fajar.
Kamis, 31 Desember 2009
RIBUAN WARGA TRENGGALEK KIBARKAN BENDERA SETENGAH TIANG
Trenggalek, 31/12 - Ribuan warga Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengibarkan bendera setengah tiang sebagai perlambang duka cita (berkabung) atas meninggalnya mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pantauan di lapangan, Kamis, suasana berkabung tidak hanya terlihat di lingkungan pondok pesantren di Trenggalek yang jumlahnya mencapai 100-an lembaga, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat biasa, baik yang ada di kota maupun desa.
Pengibaran bendera setengah tiang bahkan juga dilakukan oleh warga Tionghoa maupun non-Islam lainnya.
Mereka, seperti juga dilakukan warga Trenggalek lain, terlihat memasang bendera merah putih dengan posisi setengah tiang di depan rumah masing-masing.
"Ini menunjukkan bahwa masyarakat Trenggalek benar-benar kehilangan sosok Gus Dur sebagai Bapak Bangsa," kata pengasuh Pondok Tengah, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, KH Masruhin Mahmud.
Di salah satu pondok pesantren terbesar di Trenggalek ini, doa bersama dan pembacaan tahlil telah dilakukan sejak Rabu malam, selepas shalat Isya.
Pembacaan tahlil itu kemudian dilanjutkan Kamis pagi, selepas jamaah shalat Subuh di masjid pondok dengan diikuti ribuan santri.
"Insya-Allah shalat gaib akan kami lakukan bersama besok (Jumat, 1/1) selepas shalat Jumat," kata salah satu ulama berpengaruh di Trenggalek ini menjelaskan.
Pria yang akrab dipanggil dengan sebutan Gus Rukin ini mengatakan, kesan atas sosok Gus Dur di masyarakat Trenggalek memang sangatlah besar.
Selain memang mayoritas warga di daerah ini merupakan warga nahdliyin, mantan Presiden RI tersebut tercatat beberapa kali singgah di kota mereka.
Termasuk saat cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ini menghadiri pernikahan antara Gus Rukin dengan Luluk Lutfiah, putri pengasuh salah satu ponpes di Kebumen (KH Imam Muzanni) pada tahun 2002.
"Ayah Gus Dur, KH Hasyim, dulu sering datang ke Trenggalek menemui ayah saya, (alm) KH Mahmud Iksan. Gus Dur juga datang saat beliau (KH Mahmud Iksan) meninggal pada tahun 2002," ucapnya.
Karena itulah, sebagai warga NU sekaligus penggemar Gus Dur, pengasuh Pondok Tengah yang dikenal memiliki pengaruh luas di Trenggalek ini mengimbau pada seluruh lapisan masyarakat Trenggalek supaya memanjatkan doa secara khusus untuk Gus Dur.
Dia sendiri menyatakan belum berniat untuk melihat langsung prosesi pemakaman salah satu tokoh besar nasional tersebut.
Berencana untuk takziah ke PP Tebuireng Jumat siang (1/1) selepas memimpin shalat Gaib atau usai shalat Jumat di masjid Pondok Tengah yang berkapasitas 3.000-an orang.
Pantauan di lapangan, Kamis, suasana berkabung tidak hanya terlihat di lingkungan pondok pesantren di Trenggalek yang jumlahnya mencapai 100-an lembaga, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat biasa, baik yang ada di kota maupun desa.
Pengibaran bendera setengah tiang bahkan juga dilakukan oleh warga Tionghoa maupun non-Islam lainnya.
Mereka, seperti juga dilakukan warga Trenggalek lain, terlihat memasang bendera merah putih dengan posisi setengah tiang di depan rumah masing-masing.
"Ini menunjukkan bahwa masyarakat Trenggalek benar-benar kehilangan sosok Gus Dur sebagai Bapak Bangsa," kata pengasuh Pondok Tengah, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, KH Masruhin Mahmud.
Di salah satu pondok pesantren terbesar di Trenggalek ini, doa bersama dan pembacaan tahlil telah dilakukan sejak Rabu malam, selepas shalat Isya.
Pembacaan tahlil itu kemudian dilanjutkan Kamis pagi, selepas jamaah shalat Subuh di masjid pondok dengan diikuti ribuan santri.
"Insya-Allah shalat gaib akan kami lakukan bersama besok (Jumat, 1/1) selepas shalat Jumat," kata salah satu ulama berpengaruh di Trenggalek ini menjelaskan.
Pria yang akrab dipanggil dengan sebutan Gus Rukin ini mengatakan, kesan atas sosok Gus Dur di masyarakat Trenggalek memang sangatlah besar.
Selain memang mayoritas warga di daerah ini merupakan warga nahdliyin, mantan Presiden RI tersebut tercatat beberapa kali singgah di kota mereka.
Termasuk saat cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ini menghadiri pernikahan antara Gus Rukin dengan Luluk Lutfiah, putri pengasuh salah satu ponpes di Kebumen (KH Imam Muzanni) pada tahun 2002.
"Ayah Gus Dur, KH Hasyim, dulu sering datang ke Trenggalek menemui ayah saya, (alm) KH Mahmud Iksan. Gus Dur juga datang saat beliau (KH Mahmud Iksan) meninggal pada tahun 2002," ucapnya.
Karena itulah, sebagai warga NU sekaligus penggemar Gus Dur, pengasuh Pondok Tengah yang dikenal memiliki pengaruh luas di Trenggalek ini mengimbau pada seluruh lapisan masyarakat Trenggalek supaya memanjatkan doa secara khusus untuk Gus Dur.
Dia sendiri menyatakan belum berniat untuk melihat langsung prosesi pemakaman salah satu tokoh besar nasional tersebut.
Berencana untuk takziah ke PP Tebuireng Jumat siang (1/1) selepas memimpin shalat Gaib atau usai shalat Jumat di masjid Pondok Tengah yang berkapasitas 3.000-an orang.
Rabu, 30 Desember 2009
PENETAPAN APBD TRENGGALEK DIWARNAI AKSI WALK OUT
Trenggalek, 30/12 - Sidang paripurna yang digelar DPRD Trenggalek, Jawa Timur, dengan agenda penyampaian pandangan akhir komisi serta penetapan APBD Trenggalek 2010, diwarnai aksi "walk out" oleh salah satu anggota dewan.
Kejadian itu berlangsung hanya sesaat setelah Ketua DPRD Akbar Abbas secara resmi membuka sidang paripurna di ruang paripurna dewan lantai 2, Rabu, sekitar pukul 13.00 WIB.
"Saya keluar dari sidang karena sejak awal tidak setuju dengan usulan pengadaan enam mobil operasional fraksi yang anggarannya terkesan dipaksakan dan sarat rekayasa," kata Sugino Pudjo Semito, anggota dewan tersebut.
Mereka sepertinya tidak menyangka RAPBD Trenggalek 2010 yang Rabu siang akhirnya ditetapkan/disahkan menjadi APBD Trenggalek 2010 tersebut akan ditentang oleh salah satu anggotanya.
Kronologi aksi "walk out" yang dilakukan salah satu anggota panitia anggaran DPRD itu sendiri berlangsung singkat.
Begitu pimpinan sidang menyatakan paripurna secara resmi dibuka pada pukul 13.00 WIB dan memberikan kesempatan pada masing-masing komisi menyampaikan pandangan akhir, Sugino langsung menyatakan interupsi.
"Saya hanya menggunakan hak konstitusional saya selaku anggota DPRD untuk menyampaikan ketidaksetujuan saya atas penetapan APBD 2010 yang di dalamnya terdapat pos anggaran untuk pengadaan mobil operasional fraksi," katanya dikonfirmasi usai keluar dari ruang sidang.
Meski dilakukan sendiri dan tidak diikuti oleh anggota dewan lain, sikap berani yang ditunjukkan Sugino tak pelak mendapat aplaus dari mayoritas peserta sidang.
Tidak hanya dari kalangan pejabat pemkab dan sebagian wakil rakyat yang hanya berani bersimpati, tetapi juga dari Bupati Trenggalek Suharto maupun jajaran muspida lainnya.
Setelah Sugino keluar, sidang paripurna kemudian tetap dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan akhir serta penetapan APBD 2010.
Akbar Abbas selama memimpin sidang paripurna tidak sekecappun berkomentar mengenai aksi walk out yang dilakukan salah satu anggotanya itu.
Dia hanya menyatakan sidang tetap jalan terus dengan alasan jumlah anggota dewan yang mengikuti paripurna masih memenuhi kuorum.
"Itu hak dia selaku anggota. Penganggaran untuk pengadaan mobil operasional fraksi yang dipersoalkan saya kira tidak masalah karena bagaimanapun alokasi untuk program padat karya maupun pemberdayaan sosial dalam APBD 2010 sudah cukup besar, kalau tidak salah mencapai Rp10 miliar lebih," kata salah satu panitia anggaran, Jauzi Turseno.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan mobil dinas untuk pimpinan fraksi/operasional fraksi DPRD Trenggalek diduga sarat dengan rekayasa.
Selain tidak pernah dibahas dalam rapat anggaran bersama panitia anggaran dewan, prosedur penganggaran untuk pengadaan mobil dinas itu ditengarai menyalahi aturan.
Kejadian itu berlangsung hanya sesaat setelah Ketua DPRD Akbar Abbas secara resmi membuka sidang paripurna di ruang paripurna dewan lantai 2, Rabu, sekitar pukul 13.00 WIB.
"Saya keluar dari sidang karena sejak awal tidak setuju dengan usulan pengadaan enam mobil operasional fraksi yang anggarannya terkesan dipaksakan dan sarat rekayasa," kata Sugino Pudjo Semito, anggota dewan tersebut.
Mereka sepertinya tidak menyangka RAPBD Trenggalek 2010 yang Rabu siang akhirnya ditetapkan/disahkan menjadi APBD Trenggalek 2010 tersebut akan ditentang oleh salah satu anggotanya.
Kronologi aksi "walk out" yang dilakukan salah satu anggota panitia anggaran DPRD itu sendiri berlangsung singkat.
Begitu pimpinan sidang menyatakan paripurna secara resmi dibuka pada pukul 13.00 WIB dan memberikan kesempatan pada masing-masing komisi menyampaikan pandangan akhir, Sugino langsung menyatakan interupsi.
"Saya hanya menggunakan hak konstitusional saya selaku anggota DPRD untuk menyampaikan ketidaksetujuan saya atas penetapan APBD 2010 yang di dalamnya terdapat pos anggaran untuk pengadaan mobil operasional fraksi," katanya dikonfirmasi usai keluar dari ruang sidang.
Meski dilakukan sendiri dan tidak diikuti oleh anggota dewan lain, sikap berani yang ditunjukkan Sugino tak pelak mendapat aplaus dari mayoritas peserta sidang.
Tidak hanya dari kalangan pejabat pemkab dan sebagian wakil rakyat yang hanya berani bersimpati, tetapi juga dari Bupati Trenggalek Suharto maupun jajaran muspida lainnya.
Setelah Sugino keluar, sidang paripurna kemudian tetap dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan akhir serta penetapan APBD 2010.
Akbar Abbas selama memimpin sidang paripurna tidak sekecappun berkomentar mengenai aksi walk out yang dilakukan salah satu anggotanya itu.
Dia hanya menyatakan sidang tetap jalan terus dengan alasan jumlah anggota dewan yang mengikuti paripurna masih memenuhi kuorum.
"Itu hak dia selaku anggota. Penganggaran untuk pengadaan mobil operasional fraksi yang dipersoalkan saya kira tidak masalah karena bagaimanapun alokasi untuk program padat karya maupun pemberdayaan sosial dalam APBD 2010 sudah cukup besar, kalau tidak salah mencapai Rp10 miliar lebih," kata salah satu panitia anggaran, Jauzi Turseno.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan mobil dinas untuk pimpinan fraksi/operasional fraksi DPRD Trenggalek diduga sarat dengan rekayasa.
Selain tidak pernah dibahas dalam rapat anggaran bersama panitia anggaran dewan, prosedur penganggaran untuk pengadaan mobil dinas itu ditengarai menyalahi aturan.
BUPATI HATI-HATI TANGGAPI REKAYASA MOBIl DINAS
Trenggalek, 30/12 - Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Suharto hati-hati dalam menanggapi dugaan rekayasa pengadaan enam mobil dinas pimpinan fraksi di DPRD setempat.
Keraguan itu setidaknya terlihat saat bupati yang telah menyatakan pencalonannya kembali untuk memimpin Trenggalek periode 2010-2015 tersebut, dikonfirmasi ANTARA menjelang sidang paripurna pembahasan RAPBD Trenggalek, Rabu.
"Ah, itu kan masih sebatas usulan dari mereka (DPRD)," jawab Bupati Suharto dengan nada sedikit tergagap.
Saat didesak wartawan mengenai kebenaran adanya pos anggaran untuk pengadaan enam mobil dinas pimpinan fraksi DPRD, Suharto dengan bahasa sangat hati-hati membenarkan.
Tetapi saat ditanya apakah pemerintah menyetujui atau sebaliknya menolak usulan tersebut, dia malah menjawab dengan bahasa berbelit.
"Iya memang ada, tetapi nanti wujudnya seperti apa kami belum tahu. Apakah akan diwujudkan berupa truk, bus, atau mobil dinas seperti biasa," kata Suharto.
Alotnya pembahasan RAPBD 2010 tampaknya menjadi alasan Bupati Suharto untuk bersikap ekstrahati-hati.
Sebab, sejak awal penyampaian nota keuangan hingga akhirnya digelar sidang paripurna pembahasan raperda RAPBD 2010, kalangan dewan selalu "menekan" posisi pemerintah.
Titik lemah yang paling banyak disorot adalah masalah keterlambatan pengajuan nota keuangan pemerintah selama kurun tahun anggaran 2009.
Beberapa anggota DPRD yang terlibat dalam kepanitiaan anggaran menuding pemerintah telah bersikap tidak konsisten.
Seharusnya, nota keuangan sudah disampaikan ke DPRD maksimal sebulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Namun kenyataannya, nota keuangan dan RAPBD 2010 baru diajukan ke DPRD pertengahan Desember.
"Ada kesan kalangan dewan berusaha menaikkan daya tawar politik dengan cara menekan pemerintah. Ini berbahaya jika komitmen awalnya tidak diperuntukkan bagi kepentingan rakyat," kata Nurani, salah satu praktisi sosial-politik sekaligus penggiat LSM di Trenggalek.
Salah satu indikasi adanya "tawar-menawar" politik dalam pembahasan RAPBD 2010 tersebut adalah munculnya dugaan rekayasa pengadaan mobil dinas untuk enam pimpinan fraksi di DPRD Trenggalek.
Selain pembahasan mengenai usulan itu dianggap ilegal karena tidak dilakukan di tingkat panitia anggaran dewan, alokasi dana untuk pengadaan enam mobil dinas yang nilainya ditaksir mencapai Rp1 miliar lebih itu "disembunyikan" di pos Sekretariat Daerah (Setda).
Keraguan itu setidaknya terlihat saat bupati yang telah menyatakan pencalonannya kembali untuk memimpin Trenggalek periode 2010-2015 tersebut, dikonfirmasi ANTARA menjelang sidang paripurna pembahasan RAPBD Trenggalek, Rabu.
"Ah, itu kan masih sebatas usulan dari mereka (DPRD)," jawab Bupati Suharto dengan nada sedikit tergagap.
Saat didesak wartawan mengenai kebenaran adanya pos anggaran untuk pengadaan enam mobil dinas pimpinan fraksi DPRD, Suharto dengan bahasa sangat hati-hati membenarkan.
Tetapi saat ditanya apakah pemerintah menyetujui atau sebaliknya menolak usulan tersebut, dia malah menjawab dengan bahasa berbelit.
"Iya memang ada, tetapi nanti wujudnya seperti apa kami belum tahu. Apakah akan diwujudkan berupa truk, bus, atau mobil dinas seperti biasa," kata Suharto.
Alotnya pembahasan RAPBD 2010 tampaknya menjadi alasan Bupati Suharto untuk bersikap ekstrahati-hati.
Sebab, sejak awal penyampaian nota keuangan hingga akhirnya digelar sidang paripurna pembahasan raperda RAPBD 2010, kalangan dewan selalu "menekan" posisi pemerintah.
Titik lemah yang paling banyak disorot adalah masalah keterlambatan pengajuan nota keuangan pemerintah selama kurun tahun anggaran 2009.
Beberapa anggota DPRD yang terlibat dalam kepanitiaan anggaran menuding pemerintah telah bersikap tidak konsisten.
Seharusnya, nota keuangan sudah disampaikan ke DPRD maksimal sebulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Namun kenyataannya, nota keuangan dan RAPBD 2010 baru diajukan ke DPRD pertengahan Desember.
"Ada kesan kalangan dewan berusaha menaikkan daya tawar politik dengan cara menekan pemerintah. Ini berbahaya jika komitmen awalnya tidak diperuntukkan bagi kepentingan rakyat," kata Nurani, salah satu praktisi sosial-politik sekaligus penggiat LSM di Trenggalek.
Salah satu indikasi adanya "tawar-menawar" politik dalam pembahasan RAPBD 2010 tersebut adalah munculnya dugaan rekayasa pengadaan mobil dinas untuk enam pimpinan fraksi di DPRD Trenggalek.
Selain pembahasan mengenai usulan itu dianggap ilegal karena tidak dilakukan di tingkat panitia anggaran dewan, alokasi dana untuk pengadaan enam mobil dinas yang nilainya ditaksir mencapai Rp1 miliar lebih itu "disembunyikan" di pos Sekretariat Daerah (Setda).
LAPAS SEJATIM KEKURANGAN RATUSAN SIPIR
Trenggalek, 30/12 - Hampir semua lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada di Jawa Timur saat ini kekurangan ratusan personel keamanan (sipir).
Kenyataan itu secara terbuka diakui oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Jatim Djoko Hikmahadi usai mengikuti acara serah terima jabatan Kepala Rutan Trenggalek di Trenggalek, Rabu.
"Perbandingan antara jumlah personel keamanan lapas/rutan dengan warga binaan (napi dan tahanan) itu idealnya adalah satu banding 25 orang. Tapi nyatanya yang terjadi sekarang kan masih satu banding 200 orang," katanya memberi gambaran.
Mantan Kalapas Wirogunan, Yogyakarta, itu tidak menyebut secara spesifik jumlah kebutuhan personel baru di Kanwil Hukum dan HAM Jatim.
Namun, jika mengacu pada kesenjangan antara kebutuhan ideal dengan kenyataan di lapangan saat ini, dia berani memastikan jumlah personel yang dibutuhkan untuk mendukung pengamanan di 34 lapas/rutan di Jatim mencapai ratusan.
Pihak Kanwil Hukum dan HAM sebenarnya telah mengajukan permintaan tenaga personel baru ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta.
Namun, karena kebijakan terkait rekrutmen pegawai, termasuk sipir, sepenuhnya menjadi kewenangan pusat (Depkumham dan BKN), Kanwil Hukum dan HAM Jatim hanya bisa pasrah.
"Hampir setiap tahun kami mengajukan permohonan penambahan personel di daerah, tapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun ada (rekrutmen personel baru) biasanya hanya untuk Lapas di kota besar seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Madiun," tutur Djoko.
Kondisi itu, menurut Djoko masih diperparah oleh banyaknya pegawai di lingkungan lapas/rutan yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Akibatnya, kata Djoko, sistem pengawasan di dalam lapas/rutan di Jatim selama ini tidak bisa maksimal.
Meski, kasus napi/tahanan kabur tahun 2009 ini tidak banyak (tercatat hanya sebelasan orang), pengamanan maupun pengawasan terhadap warga binaan secara tidak langsung ikut melemah.
"Kendala lain untuk menambah personel keamanan baru di Jatim adalah minimnya anggaran," ujarnya menambahkan.
Karena itu, dia sangat berharap masalah sumber daya manusia di lingkungan lapas maupun rutan di Jatim tersebut bisa segera terpecahkan.
Kalaupun tidak bisa dipenuhi dalam waktu dekat, dia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secara bertahap.
"Kebijakan itu penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan lapas dan rutan yang ada di Jatim," ucapnya.
Di Rutan Trenggalek sendiri kebutuhan tenaga keamanan atau sipir diperkirakan masih kurang sekitar delapan orang.
Hal itu terutama untuk menambah jumlah personel pada empat regu tenaga keamanan yang sampai saat ini masing-masing baru terisi enam orang sipir.
"Idealnya masing-masing regu diisi delapan orang, tidak seperti sekarang yang hanya enam orang sipir," kata Kepala bidang layanan pemasyarakatan Rutan Trenggalek, Gulang Rinanto.
Namun, pengajuan personel tambahan untuk Rutan Trenggalek sejauh ini belum bisa dipenuhi.
Mantan Kepala Rutan Trenggalek yang baru melakukan serah terima jabatan, Krismono, mengatakan bahwa Rutan kelas II b yang pernah dipimpinnya itu tidak pernah mendapat tambahan personel baru sejak tahun 2000 hingga sekarang.
Kenyataan itu secara terbuka diakui oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Jatim Djoko Hikmahadi usai mengikuti acara serah terima jabatan Kepala Rutan Trenggalek di Trenggalek, Rabu.
"Perbandingan antara jumlah personel keamanan lapas/rutan dengan warga binaan (napi dan tahanan) itu idealnya adalah satu banding 25 orang. Tapi nyatanya yang terjadi sekarang kan masih satu banding 200 orang," katanya memberi gambaran.
Mantan Kalapas Wirogunan, Yogyakarta, itu tidak menyebut secara spesifik jumlah kebutuhan personel baru di Kanwil Hukum dan HAM Jatim.
Namun, jika mengacu pada kesenjangan antara kebutuhan ideal dengan kenyataan di lapangan saat ini, dia berani memastikan jumlah personel yang dibutuhkan untuk mendukung pengamanan di 34 lapas/rutan di Jatim mencapai ratusan.
Pihak Kanwil Hukum dan HAM sebenarnya telah mengajukan permintaan tenaga personel baru ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta.
Namun, karena kebijakan terkait rekrutmen pegawai, termasuk sipir, sepenuhnya menjadi kewenangan pusat (Depkumham dan BKN), Kanwil Hukum dan HAM Jatim hanya bisa pasrah.
"Hampir setiap tahun kami mengajukan permohonan penambahan personel di daerah, tapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun ada (rekrutmen personel baru) biasanya hanya untuk Lapas di kota besar seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Madiun," tutur Djoko.
Kondisi itu, menurut Djoko masih diperparah oleh banyaknya pegawai di lingkungan lapas/rutan yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Akibatnya, kata Djoko, sistem pengawasan di dalam lapas/rutan di Jatim selama ini tidak bisa maksimal.
Meski, kasus napi/tahanan kabur tahun 2009 ini tidak banyak (tercatat hanya sebelasan orang), pengamanan maupun pengawasan terhadap warga binaan secara tidak langsung ikut melemah.
"Kendala lain untuk menambah personel keamanan baru di Jatim adalah minimnya anggaran," ujarnya menambahkan.
Karena itu, dia sangat berharap masalah sumber daya manusia di lingkungan lapas maupun rutan di Jatim tersebut bisa segera terpecahkan.
Kalaupun tidak bisa dipenuhi dalam waktu dekat, dia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secara bertahap.
"Kebijakan itu penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan lapas dan rutan yang ada di Jatim," ucapnya.
Di Rutan Trenggalek sendiri kebutuhan tenaga keamanan atau sipir diperkirakan masih kurang sekitar delapan orang.
Hal itu terutama untuk menambah jumlah personel pada empat regu tenaga keamanan yang sampai saat ini masing-masing baru terisi enam orang sipir.
"Idealnya masing-masing regu diisi delapan orang, tidak seperti sekarang yang hanya enam orang sipir," kata Kepala bidang layanan pemasyarakatan Rutan Trenggalek, Gulang Rinanto.
Namun, pengajuan personel tambahan untuk Rutan Trenggalek sejauh ini belum bisa dipenuhi.
Mantan Kepala Rutan Trenggalek yang baru melakukan serah terima jabatan, Krismono, mengatakan bahwa Rutan kelas II b yang pernah dipimpinnya itu tidak pernah mendapat tambahan personel baru sejak tahun 2000 hingga sekarang.
DPRD TRENGGALEK DIDUGA REKAYASA PENGADAAN MOBIL DINAS
Trenggalek, 30/12 - DPRD Trenggalek, Jawa Timur, diduga berupaya merekayasa pengadaan mobil/kendaraan dinas untuk enam pimpinan fraksi melalui penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010, yang saat ini mereka bahas siang dan malam.
Pengajuan itu secara eksplisit diungkapkan oleh salah satu anggota panitia anggaran DPRD Trenggalek, Sugino Pudjo Semito, Rabu.
"Pengajuan empat kendaraan operasional untuk komisi DPRD bisa diterima. Tetapi, jika pengajuan yang sama diperuntukkan bagi enam pimpinan fraksi, itu jelas-jelas tidak bisa diterima dan memang tidak pernah ada," kata Sugino menegaskan.
Menurut Sugino, pembahasan mengenai pengadaan mobil dinas untuk ketua fraksi tidak pernah dibicarakan di tingkat panitia anggaran.
Ketua DPRD Akbar Abbas bersama unsur pimpinan fraksi dan komisi menggelar rapat tertutup di ruang pimpinan DPRD yang disebutnya sebagai forum ilegal.
"Saya baru tahu setelah rencana pengadaan itu secara resmi disampaikan pimpinan DPRD saat sidang paripurna pembahasan RAPBD 2010, kemarin malam (Senin, 28/12)," kata Sugino mengungkapkan.
Indikasi ketidakberesan dalam rencana pengadaan mobil dinas enam pimpinan fraksi di DPRD Trenggalek itu, terkesan dari pos anggaran yang dinilainya tidak transparan.
DPRD atas kesepakatan dengan tim anggaran pemkab tidak mengalokasikan anggaran enam mobil dinas pimpinan fraksi di pos Sekretariat Dewan (Setwan), melainkan "disembunyikan" di pos anggaran Sekretariat Daerah (Setda).
Tidak tanggung-tanggung, besar pagu anggaran untuk enam mobil dinas itu tergolong besar.
Sugino mengaku, tidak tahu nilai anggarannya secara spesifik, tetapi dengan asumsi mobil dinas jenis Toyota Avanza, dia berani memastikan besar anggaran untuk itu mencapai Rp1 miliar lebih.
"DPRD baru saja menerima kendaraan dinas dari pemerintah. Empat pimpinan mendapat jatah masing-masing mobil Kijang Inova yang harganya ratusan juta, 41 anggota DPRD yang lain juga mendapat motor dinas, masak mau minta mobil dinas lagi," ucapnya menyindir.
Namun, dari 25 anggota panitia anggaran DPRD yang mengikuti sidang paripurna pembahasan raperda RAPBD 2010 waktu itu, hanya Sugino yang berani terang-terangan menyampaikan penentangannya.
Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas saat dikonfirmasi mengenai hal ini memilih tidak banyak komentar, demikian juga beberapa anggota dewan lain yang selama ini dikenal cukup "vokal".
"Tidak ada itu (pengajuan enam mobil dinas pimpinan fraksi)," kata Akbar Abbas saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (sms).
Menanggapi rencana pengajuan sepuluh kendaraan dinas untuk pimpinan fraksi dan komisi DPRD itu, koordinator Konsorsium Rakyat Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan kekecewaannya.
Dia menuding DPRD tidak memiliki kepekaan sosial.
"DAU (dana alokasi umum) untuk Trenggalek tahun 2010 ini turun dari sebelumnya mencapai Rp800 miliar lebih menjadi tinggal Rp600 miliar lebih sedikit. Harusnya pemerintah dan DPRD mengantisipasinya dengan merasionalisasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, apalagi tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat," kata Doding.
Ironisnya, pengadaan kendaraan dinas tersebut sepertinya tidak hanya berhenti pada pengadaan sepuluh mobil dinas untuk pimpinan fraksi dan komisi DPRD.
Sebagaimana keterangan yang disampaikan panitia anggaran, Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas dalam RAPBD yang sama (2010) juga kembali mengajukan mobil dinas baru.
Anggaran untuk itu dijadikan satu dengan pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati.
"Jadi, nanti dia (Ketua DPRD) akan memiliki tiga mobil dinas sekaligus karena kendaraan (dinas) yang lama sampai sekarang juga belum dikembalikan ke badan aset daerah," kata Sugino.
Pengajuan itu secara eksplisit diungkapkan oleh salah satu anggota panitia anggaran DPRD Trenggalek, Sugino Pudjo Semito, Rabu.
"Pengajuan empat kendaraan operasional untuk komisi DPRD bisa diterima. Tetapi, jika pengajuan yang sama diperuntukkan bagi enam pimpinan fraksi, itu jelas-jelas tidak bisa diterima dan memang tidak pernah ada," kata Sugino menegaskan.
Menurut Sugino, pembahasan mengenai pengadaan mobil dinas untuk ketua fraksi tidak pernah dibicarakan di tingkat panitia anggaran.
Ketua DPRD Akbar Abbas bersama unsur pimpinan fraksi dan komisi menggelar rapat tertutup di ruang pimpinan DPRD yang disebutnya sebagai forum ilegal.
"Saya baru tahu setelah rencana pengadaan itu secara resmi disampaikan pimpinan DPRD saat sidang paripurna pembahasan RAPBD 2010, kemarin malam (Senin, 28/12)," kata Sugino mengungkapkan.
Indikasi ketidakberesan dalam rencana pengadaan mobil dinas enam pimpinan fraksi di DPRD Trenggalek itu, terkesan dari pos anggaran yang dinilainya tidak transparan.
DPRD atas kesepakatan dengan tim anggaran pemkab tidak mengalokasikan anggaran enam mobil dinas pimpinan fraksi di pos Sekretariat Dewan (Setwan), melainkan "disembunyikan" di pos anggaran Sekretariat Daerah (Setda).
Tidak tanggung-tanggung, besar pagu anggaran untuk enam mobil dinas itu tergolong besar.
Sugino mengaku, tidak tahu nilai anggarannya secara spesifik, tetapi dengan asumsi mobil dinas jenis Toyota Avanza, dia berani memastikan besar anggaran untuk itu mencapai Rp1 miliar lebih.
"DPRD baru saja menerima kendaraan dinas dari pemerintah. Empat pimpinan mendapat jatah masing-masing mobil Kijang Inova yang harganya ratusan juta, 41 anggota DPRD yang lain juga mendapat motor dinas, masak mau minta mobil dinas lagi," ucapnya menyindir.
Namun, dari 25 anggota panitia anggaran DPRD yang mengikuti sidang paripurna pembahasan raperda RAPBD 2010 waktu itu, hanya Sugino yang berani terang-terangan menyampaikan penentangannya.
Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas saat dikonfirmasi mengenai hal ini memilih tidak banyak komentar, demikian juga beberapa anggota dewan lain yang selama ini dikenal cukup "vokal".
"Tidak ada itu (pengajuan enam mobil dinas pimpinan fraksi)," kata Akbar Abbas saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (sms).
Menanggapi rencana pengajuan sepuluh kendaraan dinas untuk pimpinan fraksi dan komisi DPRD itu, koordinator Konsorsium Rakyat Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan kekecewaannya.
Dia menuding DPRD tidak memiliki kepekaan sosial.
"DAU (dana alokasi umum) untuk Trenggalek tahun 2010 ini turun dari sebelumnya mencapai Rp800 miliar lebih menjadi tinggal Rp600 miliar lebih sedikit. Harusnya pemerintah dan DPRD mengantisipasinya dengan merasionalisasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, apalagi tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat," kata Doding.
Ironisnya, pengadaan kendaraan dinas tersebut sepertinya tidak hanya berhenti pada pengadaan sepuluh mobil dinas untuk pimpinan fraksi dan komisi DPRD.
Sebagaimana keterangan yang disampaikan panitia anggaran, Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas dalam RAPBD yang sama (2010) juga kembali mengajukan mobil dinas baru.
Anggaran untuk itu dijadikan satu dengan pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati.
"Jadi, nanti dia (Ketua DPRD) akan memiliki tiga mobil dinas sekaligus karena kendaraan (dinas) yang lama sampai sekarang juga belum dikembalikan ke badan aset daerah," kata Sugino.
Selasa, 29 Desember 2009
SEORANG MAHASISWI COBA BUNUH DIRI DI HOTEL TRENGGALEK
Trenggalek, 8/12 - Seorang mahasiswi dari salah satu universitas negeri di Kota Malang, ditemukan nyaris tewas setelah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara minum obat racun tikus di kamar nomor 102 Hotel Hayam Wuruk, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin malam.
Perempuan yang diidentifikasi bernama Yanu Nurcahyani (23) itu, beralamat KTP di Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari. Saat itu, korban ditemukan keluarganya dalam keadaan sekarat di atas ranjang kamar hotel dengan kondisi mulut berbusa.
Kaur Bina Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Trenggalek Iptu Khairil mengatakan, Selasa, korban diduga telah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara minum "tymex" (sejenis obat racun tikus).
Dugaan itu dikuatkan dengan temuan dua bungkus tymex berikut gelas berisi sisa seduhan racun serta dua pucuk surat wasiat yang dibuat korban sebelum mencoba mengakhiri hidupnya di dalam kamar hotel.
"Kami masih menyelidiki lebih lanjut apakah aksi yang dia lakukan murni percobaan bunuh diri atau ada unsur kesengajaan oleh orang lain," kata Khairil.
Beruntung nyawa gadis berparas cantik kelahiran 1 Januari 1986 ini berhasil diselamatkan. Namun hingga berita ini diturunkan, mahasiswi semester akhir tersebut kondisinya masih kritis dan harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD dr Soedomo, Trenggalek.
Informasi dari pihak hotel, korban bersama seorang pemuda yang diduga adalah pacarnya bernama Heri Purwanto mulai terdaftar sebagai tamu hotel sejak hari Jumat (4/12). Keduanya waktu itu masuk hotel sekitar pukul 09:00 WIB.
Tidak ada yang tahu aktivitas kedua sejoli ini selama menginap di salah satu hotel terbesar di kota Trenggalek tersebut. Namun yang pasti, keduanya selama tiga hari tiga hari tiga malam menempati kamar yang sama, yakni kamar 102.
Salah seorang saksi mata dari pihak karyawan hotel yang berhasil dikonfirmasi polisi mengatakan, dirinya sempat melihat Heri Purwanto bergegas keluar dari kamar hotel dan pulang kembali ke arah Malang sekitar pukul 17:00 WIB. Tetapi saksi ini mengaku tidak melihat si perempuan (korban) ikut keluar dari kamar hotel.
"Saksi baru tahu setelah malamnya keluarga korban datang dan memberitahukan pada karyawan hotel bahwa ada anggota keluarganya yang sedang sekarat di kamar 102," kata Khairil membenarkan.
Dijelaskan Khairil, diketahuinya percobaan bunuh diri tersebut berawal dari pesan singkat (SMS) yang dikirim korban Yanu Nurcahyani kepada anggota keluarganya yang ada di Desa/Kecamatan Gandusari.
Dalam SMS itu korban memberitahukan bahwa dirinya sedang kesakitan dan sekarat akibat minum racun tikus di kamar 102 Hotel Hayam Wuruk. Dari informasi itulah keluarga korban menindaklanjutinya dengan datang langsung ke lokasi dimaksud, Senin malam (7/12).
"Begitu mengetahui anaknya benar-benar sekarat, keluarga Yanu lalu membawanya ke unit gawat darurat RSUD dr Soedomo sebelum akhirnya melapor ke pihak berwajib," tutur Khairil.
Saat ANTARA bersama sejumlah wartawan lain mencoba mengkonfirmasi hal ini ke pihak keluarga Yanu, mereka menolaknya. Salah seorang anggota keluarga bahkan meminta masalah tersebut tidak diekspose di media dengan alasan masalah itu menjadi aib keluarga.
"Kami sudah amankan semua barang bukti yang ada di dalam kamar korban, berikut dua pucuk surat wasiat korban yang berisi permintaan maaf serta curahan hatinya sebelum memutuskan untuk minum racun tikus," papar Khairil.
Dugaan latar belakang asmara dalam kasus ini mencuat, karena dalam surat wasiat yang dibuat korban yang ditujukan pada sang pacar (Heri Purwanto) menyebutkan bahwa dirinya selama ini merasa sakit hati tiap kali mengetahui pria yang sangat disayanginya itu memiliki hubungan khusus dengan wanita lain.
Yanu bahkan dalam surat yang sama mengatakan bahwa sebenarnya dalam pikirannya sempat terlintas keinginan untuk membunuh terlebih dahulu sang pacar, sebelum akhirnya minum racun serangga.
Tetapi pikiran jahat itu ditepisnya sendiri dengan alasan merasa tidak tega pada sang pacar.
Perempuan yang diidentifikasi bernama Yanu Nurcahyani (23) itu, beralamat KTP di Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari. Saat itu, korban ditemukan keluarganya dalam keadaan sekarat di atas ranjang kamar hotel dengan kondisi mulut berbusa.
Kaur Bina Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Trenggalek Iptu Khairil mengatakan, Selasa, korban diduga telah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara minum "tymex" (sejenis obat racun tikus).
Dugaan itu dikuatkan dengan temuan dua bungkus tymex berikut gelas berisi sisa seduhan racun serta dua pucuk surat wasiat yang dibuat korban sebelum mencoba mengakhiri hidupnya di dalam kamar hotel.
"Kami masih menyelidiki lebih lanjut apakah aksi yang dia lakukan murni percobaan bunuh diri atau ada unsur kesengajaan oleh orang lain," kata Khairil.
Beruntung nyawa gadis berparas cantik kelahiran 1 Januari 1986 ini berhasil diselamatkan. Namun hingga berita ini diturunkan, mahasiswi semester akhir tersebut kondisinya masih kritis dan harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD dr Soedomo, Trenggalek.
Informasi dari pihak hotel, korban bersama seorang pemuda yang diduga adalah pacarnya bernama Heri Purwanto mulai terdaftar sebagai tamu hotel sejak hari Jumat (4/12). Keduanya waktu itu masuk hotel sekitar pukul 09:00 WIB.
Tidak ada yang tahu aktivitas kedua sejoli ini selama menginap di salah satu hotel terbesar di kota Trenggalek tersebut. Namun yang pasti, keduanya selama tiga hari tiga hari tiga malam menempati kamar yang sama, yakni kamar 102.
Salah seorang saksi mata dari pihak karyawan hotel yang berhasil dikonfirmasi polisi mengatakan, dirinya sempat melihat Heri Purwanto bergegas keluar dari kamar hotel dan pulang kembali ke arah Malang sekitar pukul 17:00 WIB. Tetapi saksi ini mengaku tidak melihat si perempuan (korban) ikut keluar dari kamar hotel.
"Saksi baru tahu setelah malamnya keluarga korban datang dan memberitahukan pada karyawan hotel bahwa ada anggota keluarganya yang sedang sekarat di kamar 102," kata Khairil membenarkan.
Dijelaskan Khairil, diketahuinya percobaan bunuh diri tersebut berawal dari pesan singkat (SMS) yang dikirim korban Yanu Nurcahyani kepada anggota keluarganya yang ada di Desa/Kecamatan Gandusari.
Dalam SMS itu korban memberitahukan bahwa dirinya sedang kesakitan dan sekarat akibat minum racun tikus di kamar 102 Hotel Hayam Wuruk. Dari informasi itulah keluarga korban menindaklanjutinya dengan datang langsung ke lokasi dimaksud, Senin malam (7/12).
"Begitu mengetahui anaknya benar-benar sekarat, keluarga Yanu lalu membawanya ke unit gawat darurat RSUD dr Soedomo sebelum akhirnya melapor ke pihak berwajib," tutur Khairil.
Saat ANTARA bersama sejumlah wartawan lain mencoba mengkonfirmasi hal ini ke pihak keluarga Yanu, mereka menolaknya. Salah seorang anggota keluarga bahkan meminta masalah tersebut tidak diekspose di media dengan alasan masalah itu menjadi aib keluarga.
"Kami sudah amankan semua barang bukti yang ada di dalam kamar korban, berikut dua pucuk surat wasiat korban yang berisi permintaan maaf serta curahan hatinya sebelum memutuskan untuk minum racun tikus," papar Khairil.
Dugaan latar belakang asmara dalam kasus ini mencuat, karena dalam surat wasiat yang dibuat korban yang ditujukan pada sang pacar (Heri Purwanto) menyebutkan bahwa dirinya selama ini merasa sakit hati tiap kali mengetahui pria yang sangat disayanginya itu memiliki hubungan khusus dengan wanita lain.
Yanu bahkan dalam surat yang sama mengatakan bahwa sebenarnya dalam pikirannya sempat terlintas keinginan untuk membunuh terlebih dahulu sang pacar, sebelum akhirnya minum racun serangga.
Tetapi pikiran jahat itu ditepisnya sendiri dengan alasan merasa tidak tega pada sang pacar.
5 KECAMATAN DI TRENGGALEK ENDEMIS MALARIA
Trenggalek, 14/12 - Sedikitnya lima kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, masih dinyatakan sebagai daerah endemis malaria.
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Trenggalek Ichwanu Kusno, Senin, mengemukakan bahwa kelima kecamatan dimaksud adalah Watulimo, Munjungan, Panggul, Dongko, Slawe, dan Pandean.
Tidak semua desa di kecamatan-kecamatan ini ditemukan kasus malaria, tetapi menurut keterangan Ichwanu Kusno, beberapa (desa) di antaranya merupakan daerah dengan kasus malaria cukup banyak.
"Memasuki musim hujan seperti sekarang biasanya kasusnya meningkat," katanya menambahkan.
Secara umum, semua wilayah di Kabupaten Trenggalek memiliki potensi nyamuk yang menjadi "vektor" atau pembawa virus malaria.
Tidak hanya di daerah pegunungan yang ada di wilayah selatan, daerah-daerah dataran termasuk perkotaan juga memiliki potensi nyamuk sangat banyak,
Tetapi, di antara 14 kecamatan yang ada di "Kota Keripik Tempe" ini, lima kecamatan yakni Kecamatan Watulimo, Panggul, Slawe, Dongko, dan Pandean mendapat perhatian lebih besar karena hampir setiap tahun selalu ditemukan kasus malaria, tuturnya.
Keseriusan pemerintah dalam upayanya menanggulangi potensi salah satu jenis penyakit mematikan yang ditularkan melalui nyamuk ini tidak lepas dari penetapan status kejadian luar biasa (KLB) yang pernah dikeluarkan Dinas Kesehatan setempat pada tahun 2006, 2007, serta tahun 2008.
"Status KLB waktu itu kami tetapkan karena di Desa Siki (2006), Cakul (2007), dan Sumberbening (2008) terjadi peningkatan angka kesakitan hingga di atas 100 persen," kata Suparman, Kasubbag Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes Trenggalek.
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Trenggalek Ichwanu Kusno, Senin, mengemukakan bahwa kelima kecamatan dimaksud adalah Watulimo, Munjungan, Panggul, Dongko, Slawe, dan Pandean.
Tidak semua desa di kecamatan-kecamatan ini ditemukan kasus malaria, tetapi menurut keterangan Ichwanu Kusno, beberapa (desa) di antaranya merupakan daerah dengan kasus malaria cukup banyak.
"Memasuki musim hujan seperti sekarang biasanya kasusnya meningkat," katanya menambahkan.
Secara umum, semua wilayah di Kabupaten Trenggalek memiliki potensi nyamuk yang menjadi "vektor" atau pembawa virus malaria.
Tidak hanya di daerah pegunungan yang ada di wilayah selatan, daerah-daerah dataran termasuk perkotaan juga memiliki potensi nyamuk sangat banyak,
Tetapi, di antara 14 kecamatan yang ada di "Kota Keripik Tempe" ini, lima kecamatan yakni Kecamatan Watulimo, Panggul, Slawe, Dongko, dan Pandean mendapat perhatian lebih besar karena hampir setiap tahun selalu ditemukan kasus malaria, tuturnya.
Keseriusan pemerintah dalam upayanya menanggulangi potensi salah satu jenis penyakit mematikan yang ditularkan melalui nyamuk ini tidak lepas dari penetapan status kejadian luar biasa (KLB) yang pernah dikeluarkan Dinas Kesehatan setempat pada tahun 2006, 2007, serta tahun 2008.
"Status KLB waktu itu kami tetapkan karena di Desa Siki (2006), Cakul (2007), dan Sumberbening (2008) terjadi peningkatan angka kesakitan hingga di atas 100 persen," kata Suparman, Kasubbag Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes Trenggalek.
SUKSESI PARTAI GOLKAR TRENGGALEK DIPREDIKSI BERLANGSUNG KETAT
Trenggalek, 17/12 - Suksesi kepemimpinan di DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang rencananya digelar memalui forum musyawarah daerah (musda) pada 19-20 Desember 2009, diprediksi berlangsung ketat.
Informasi yang beredar di kalangan internal partai berlambang pohon beringin ini, lima nama yang masing-masing merupakan kader terbaik Partai Golkar akan "bertarung" demi memperebutkan posisi ketua DPD.
"Sebenarnya ada banyak kader partai yang muncul dan siap untuk dicalonkan. Tapi dari sekian nama itu, yang peluangnya besar saat ini ada lima," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Trenggalek, Sukono, Kamis.
Kelima nama dimaksud Sukono itu masing-masing adalah mantan anggota DPRD Trenggalek periode 2004-2009 Sukaji, kontraktor sekaligus pengusaha perhotelan Wakidi, anggota DPRD Trenggalek Miklasiati, pengurus DPD Partai Golkar Trenggalek Sukardi, serta Sukono sendiri.
Sukono mengatakan, nama-nama yang telah beredar dalam bursa calon ketua DPD tersebut, termasuk dirinya, sifatnya belumlah resmi terdaftar.
Tetapi, dia mengakui bahwa dirinya maupun empat nama kader yang disebutnya tadi banyak diperbincangkan oleh "arus bawah" Partai Golkar.
"Mekanisme penjaringan maupun pemilihannya nanti akan ditentukan melalui forum Musda VIII yang akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 19 hingga 20 Desember," ujar Sukono.
Untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar sendiri bukanlah hal mudah.
Sebagaimana keterangan Sukono maupun penjelasan dari kader dan pengurus DPD Partai Golkar Trenggalek lain, sederet persyaratan yang sangat ketat harus bisa dipenuhi oleh masing-masing calon.
Di antaranya, calon ketua DPD diharuskan memiliki kartu keanggotaan Partai Golkar minimal lima tahun tanpa pernah putus/berhenti.
Selain itu, calon ketua DPD juga diharuskan memiliki riwayat sebagai pengurus baik di tingkat pimpinan kecamatan (PK) maupun di tingkat DPD kabupaten.
"Calon juga diwajibkan mengantongi dukungan minimal 30 persen dari total hak suara yang ada dalam musda nanti," papar Sukono.
Jumlah keseluruhan hak suara yang akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPD sekaligus jajaran pengurus DPD Partai Golkar untuk periode kepengurusan 2009-2015, ada sebanyak 17.
Rinciannya, 14 hak suara berasal dari 14 pimpinan kecamatan (PK), satu hak suara milik DPD Partai Golkar Provinsi Jatim, satu hak suara perwakilan organisasi sayap Partai Golkar, serta satu hak suara lagi berasal dari perwakilan organisasi massa (ormas) pendiri maupun yang didirikan di bawah struktur organisasi Partai Golkar.
Tujuh belas hak suara itulah yang saat ini tengah gencar diperebutkan oleh masing-masing calon kandidat, baik dilakukan secara langsung maupun melalui tim suksesnya yang ada di lapangan.
Informasi yang beredar di kalangan internal partai berlambang pohon beringin ini, lima nama yang masing-masing merupakan kader terbaik Partai Golkar akan "bertarung" demi memperebutkan posisi ketua DPD.
"Sebenarnya ada banyak kader partai yang muncul dan siap untuk dicalonkan. Tapi dari sekian nama itu, yang peluangnya besar saat ini ada lima," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Trenggalek, Sukono, Kamis.
Kelima nama dimaksud Sukono itu masing-masing adalah mantan anggota DPRD Trenggalek periode 2004-2009 Sukaji, kontraktor sekaligus pengusaha perhotelan Wakidi, anggota DPRD Trenggalek Miklasiati, pengurus DPD Partai Golkar Trenggalek Sukardi, serta Sukono sendiri.
Sukono mengatakan, nama-nama yang telah beredar dalam bursa calon ketua DPD tersebut, termasuk dirinya, sifatnya belumlah resmi terdaftar.
Tetapi, dia mengakui bahwa dirinya maupun empat nama kader yang disebutnya tadi banyak diperbincangkan oleh "arus bawah" Partai Golkar.
"Mekanisme penjaringan maupun pemilihannya nanti akan ditentukan melalui forum Musda VIII yang akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 19 hingga 20 Desember," ujar Sukono.
Untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Golkar sendiri bukanlah hal mudah.
Sebagaimana keterangan Sukono maupun penjelasan dari kader dan pengurus DPD Partai Golkar Trenggalek lain, sederet persyaratan yang sangat ketat harus bisa dipenuhi oleh masing-masing calon.
Di antaranya, calon ketua DPD diharuskan memiliki kartu keanggotaan Partai Golkar minimal lima tahun tanpa pernah putus/berhenti.
Selain itu, calon ketua DPD juga diharuskan memiliki riwayat sebagai pengurus baik di tingkat pimpinan kecamatan (PK) maupun di tingkat DPD kabupaten.
"Calon juga diwajibkan mengantongi dukungan minimal 30 persen dari total hak suara yang ada dalam musda nanti," papar Sukono.
Jumlah keseluruhan hak suara yang akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPD sekaligus jajaran pengurus DPD Partai Golkar untuk periode kepengurusan 2009-2015, ada sebanyak 17.
Rinciannya, 14 hak suara berasal dari 14 pimpinan kecamatan (PK), satu hak suara milik DPD Partai Golkar Provinsi Jatim, satu hak suara perwakilan organisasi sayap Partai Golkar, serta satu hak suara lagi berasal dari perwakilan organisasi massa (ormas) pendiri maupun yang didirikan di bawah struktur organisasi Partai Golkar.
Tujuh belas hak suara itulah yang saat ini tengah gencar diperebutkan oleh masing-masing calon kandidat, baik dilakukan secara langsung maupun melalui tim suksesnya yang ada di lapangan.
PERNYATAAN POLITIK SEKDAKAB TRENGGALEK UNTUK PILKADA DISANGSIKAN
Trenggalek, 12/12 - Pernyataan politik Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Trenggalek, Jawa Timur, Cipto Wiyono mengenai komitmennya untuk tidak jadi maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat 2010 disangsikan banyak pihak.
"Ambisinya untuk maju sebagai 'AG-1' (istilah untuk jabatan Bupati Trenggalek) sudah lama. Tidak mungkin dia melepas kesempatan ini jika memang peluang itu dia rasakan ada," kata Bobot, aktivis LSM Gerakan Aman, Adil, dan Sejahtera untuk Indonesia (GARASI), Sabtu.
Secara ekplisit kepada masyarakat secara lisan dan melalui media, Bobot mengakui Cipto Wiyono telah mengisyaratkan keinginannya untuk tidak maju dalam Pilkada 2010.
Namun, jika melihat kepiawaian Sekdakab dalam hal politik dan pertimbangan "keamanan" jabatannya yang belum tentu langgeng, ia meyakini sikap Cipto Wiyono masih bisa berubah.
"Politik itu 'abu-abu', tidak ada yang pasti. Semua sangat bergantung pada kepentingan," kata Bobot.
Sinyalemen serupa juga disampaikan salah satu anggota Dewan Pendidikan Trenggalek Agung Winarto. Dalam beberapa kali kesempatan, ia menilai peluang Cipto Wiyono untuk maju pilkada masih sangat besar.
Apalagi, dia saat ini didukung finansial yang cukup kuat. Masalahnya, tinggal partai mana yang bersedia mengusungnya.
Ia menilai perubahan sikap Cipto Wiyono dari semula berniat mencalonkan diri sebagai bupati, lalu membatalkan diri secara tiba-tiba saat tahapan pilkada sudah dekat, tampaknya dipengaruhi alasan pemetaan partai politik pendukung.
"Dia mungkin tidak jadi berani maju pilkada karena PDIP yang sejak awal diincarnya telah memiliki kriteria calon sendiri. Sikapnya bisa saja berubah lagi jika basis dukungan semakin jelas," kata Agung.
Pendapat senada disuarakan kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab.
Beberapa PNS yang sempat dikonfirmasi ANTARA terkait agenda politik Sekdakab yang notabene merupakan "bos" mereka justru meyakini bahwa ambisi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya itu masih sangat besar.
Dikonfirmasi terpisah, Cipto Wiyono kembali menegaskan bahwa dirinya memang ada niat untuk mencalonkan dirinya sebagai bupati atau pun wakil bupati Trenggalek.
"Saat ini, saya hanya ingin konsentrasi dalam mengabdikan diri kepada masyarakat Trenggalek melalui jabatan yang saya pegang saat ini," katanya.
"Ambisinya untuk maju sebagai 'AG-1' (istilah untuk jabatan Bupati Trenggalek) sudah lama. Tidak mungkin dia melepas kesempatan ini jika memang peluang itu dia rasakan ada," kata Bobot, aktivis LSM Gerakan Aman, Adil, dan Sejahtera untuk Indonesia (GARASI), Sabtu.
Secara ekplisit kepada masyarakat secara lisan dan melalui media, Bobot mengakui Cipto Wiyono telah mengisyaratkan keinginannya untuk tidak maju dalam Pilkada 2010.
Namun, jika melihat kepiawaian Sekdakab dalam hal politik dan pertimbangan "keamanan" jabatannya yang belum tentu langgeng, ia meyakini sikap Cipto Wiyono masih bisa berubah.
"Politik itu 'abu-abu', tidak ada yang pasti. Semua sangat bergantung pada kepentingan," kata Bobot.
Sinyalemen serupa juga disampaikan salah satu anggota Dewan Pendidikan Trenggalek Agung Winarto. Dalam beberapa kali kesempatan, ia menilai peluang Cipto Wiyono untuk maju pilkada masih sangat besar.
Apalagi, dia saat ini didukung finansial yang cukup kuat. Masalahnya, tinggal partai mana yang bersedia mengusungnya.
Ia menilai perubahan sikap Cipto Wiyono dari semula berniat mencalonkan diri sebagai bupati, lalu membatalkan diri secara tiba-tiba saat tahapan pilkada sudah dekat, tampaknya dipengaruhi alasan pemetaan partai politik pendukung.
"Dia mungkin tidak jadi berani maju pilkada karena PDIP yang sejak awal diincarnya telah memiliki kriteria calon sendiri. Sikapnya bisa saja berubah lagi jika basis dukungan semakin jelas," kata Agung.
Pendapat senada disuarakan kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab.
Beberapa PNS yang sempat dikonfirmasi ANTARA terkait agenda politik Sekdakab yang notabene merupakan "bos" mereka justru meyakini bahwa ambisi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya itu masih sangat besar.
Dikonfirmasi terpisah, Cipto Wiyono kembali menegaskan bahwa dirinya memang ada niat untuk mencalonkan dirinya sebagai bupati atau pun wakil bupati Trenggalek.
"Saat ini, saya hanya ingin konsentrasi dalam mengabdikan diri kepada masyarakat Trenggalek melalui jabatan yang saya pegang saat ini," katanya.
ANGGARAN KENDARAAN DINAS DPRD TRENGGALEK RP1,63 MILIAR
Trenggalek, 8/12 - Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek, Jatim, mengajukan anggaran sebesar Rp1,63 miliar untuk pengadaan mobil dan motor dinas anggota dewan setempat.
Anggaran sebesar itu, menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Trenggalek Machfud Effendy, Selasa, akan dialokasikan untuk pengadaan empat unit mobil dinas pimpinan DPRD serta 42 unit sepeda motor dinas para anggota lainnya.
Khusus untuk mobil dinas pimpinan, Machfud tidak mau secara langsung memperinci jenis/merek kendaraan maupun pagu anggaran yang telah direncanakan sebagaimana hasil rapat di internal DPRD.
Dia hanya menyebut bahwa alokasi untuk pengadaan 42 unit motor dengaan jenis Honda Supra X, nilainya adalah Rp630 juta.
"Sisanya silahkan hitung sendiri kira-kira berapa yang dialokasikan untuk mobil dinas pimpinan," katanya berkelit.
Dengan kalkulasi pagu untuk 42 unit motor dinas sebesar Rp630 juta seperti disebutkan Machfud, berarti masih ada sisa anggaran untuk mobil dinas sebesar Rp1 miliar.
Itu berarti, satu unit mobil dinas dipatok anggaran kurang lebih Rp250 juta.
"Kisaran harganya memang segitu. Tapi apakah antara ketua DPRD dengan wakil ketua akan mendapat jatah kendaraan yang sama, kami tidak yakin," kata salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang tidak mau disebut namanya.
Machfud sendiri terkesan enggan dikonfirmasi lebih jauh terkait masalah ini. Dia hanya mengatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas DPRD merupakan kebijakan rutin periode keanggotaan dewan, yakni lima tahun sekali.
"Seluruh kendaraan dinas yang lama juga telah kami tarik, termasuk dari mantan anggota dewan yang saat ini sudah tidak bertugas periode ini," ucapnya.
Bagaimanapun, besarnya pagu anggaran yang diajukan DPRD Trenggalek tersebut sempat menjadi sasaran kritik masyarakat.
Apalagi kondisi kendaraan dinas yang lama sebenarnya masih cukup layak, sehingga seharusnya tidak perlu dilakukan re-inventarisasi.
"Saya kira anggaran yang diajukan dewan terlalu berlebihan. Saya yakin pengadaan motor dinas dalam jumlah banyak tidak akan menelan biaya sampai Rp600 juta," kritik Agung Winarto, salah satu penggiat politik di Trenggalek.
Anggaran sebesar itu, menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Trenggalek Machfud Effendy, Selasa, akan dialokasikan untuk pengadaan empat unit mobil dinas pimpinan DPRD serta 42 unit sepeda motor dinas para anggota lainnya.
Khusus untuk mobil dinas pimpinan, Machfud tidak mau secara langsung memperinci jenis/merek kendaraan maupun pagu anggaran yang telah direncanakan sebagaimana hasil rapat di internal DPRD.
Dia hanya menyebut bahwa alokasi untuk pengadaan 42 unit motor dengaan jenis Honda Supra X, nilainya adalah Rp630 juta.
"Sisanya silahkan hitung sendiri kira-kira berapa yang dialokasikan untuk mobil dinas pimpinan," katanya berkelit.
Dengan kalkulasi pagu untuk 42 unit motor dinas sebesar Rp630 juta seperti disebutkan Machfud, berarti masih ada sisa anggaran untuk mobil dinas sebesar Rp1 miliar.
Itu berarti, satu unit mobil dinas dipatok anggaran kurang lebih Rp250 juta.
"Kisaran harganya memang segitu. Tapi apakah antara ketua DPRD dengan wakil ketua akan mendapat jatah kendaraan yang sama, kami tidak yakin," kata salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang tidak mau disebut namanya.
Machfud sendiri terkesan enggan dikonfirmasi lebih jauh terkait masalah ini. Dia hanya mengatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas DPRD merupakan kebijakan rutin periode keanggotaan dewan, yakni lima tahun sekali.
"Seluruh kendaraan dinas yang lama juga telah kami tarik, termasuk dari mantan anggota dewan yang saat ini sudah tidak bertugas periode ini," ucapnya.
Bagaimanapun, besarnya pagu anggaran yang diajukan DPRD Trenggalek tersebut sempat menjadi sasaran kritik masyarakat.
Apalagi kondisi kendaraan dinas yang lama sebenarnya masih cukup layak, sehingga seharusnya tidak perlu dilakukan re-inventarisasi.
"Saya kira anggaran yang diajukan dewan terlalu berlebihan. Saya yakin pengadaan motor dinas dalam jumlah banyak tidak akan menelan biaya sampai Rp600 juta," kritik Agung Winarto, salah satu penggiat politik di Trenggalek.
DEPAG TRENGGALEK KEKURANGAN PEGAWAI
Trenggalek, 8/12 - Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Departemen Agama (Depag) Kabupaten Trenggalek, Jatim, hingga saat ini belum ideal.
Kepala Tata Usaha (KTU) Depag Trenggalek M Abdul Mundir, Selasa, mengemukakan bahwa jumlah PNS di lingkungan Depag saat ini hanya 700-an pegawai.
Dengan wilayah tugas luas yang terdiri dari 14 kecamatan seperti di Trenggalek, jumlah itu jelas dirasa kurang.
Keterbatasan pegawai itu, menurut Mundir, terutama dirasakan oleh petugas-petugas kantor urusan agama (KUA) yang ada di daerah/kecamatan.
Sebab dari tujuh pegawai yang seharusnya ada di satu KUA, nyatanya saat ini baru bisa terisi satu atau maksimal dua pegawai (PNS) saja. Selebihnya merupakan tenaga bantu atau kontrak.
Berapa sebenarnya kebutuhan ideal PNS di Depag Trenggalek? Mundir tidak menyebutnya secara spesifik.
Tetapi, dia memberi gambaran jika satu KUA kekurangan lima sampai enam pegawai, maka secara keseluruhan (14 KUA yang ada di 14 kecamatan di Trenggalek) masih dibutuhkan sedikitnya 70 pegawai baru.
Kekurangan tenaga pegawai resmi di lingkup Depag Trenggalek ini terutama dirasakan di bidang pendidikan madrasah.
Kebutuhan rasional tenaga pengajar di sektor ini mencapai seribu lebih.
Jika dibandingkan dengan total pegawai Depag saat ini saja sudah timpang, apalagi tidak semua pegawai itu bertugas sebagai guru.
"Dulu saat pertama masuk menjadi pegawai Depag Trenggalek tahun 1981, jumlah PNS-nya mencapai 1.150 orang lebih, sekarang malah menyusut tinggal 700-an pegawai saja," ujarnya.
Terjadinya ketimpangan dalam hal jumlah kebutuhan dengan ketersediaan pegawai itu, menurut Mundir, disebabkan kebijakan Depag secara keseluruhan yang membatasi jumlah pengangkatan pegawai baru.
Tahun 2009 ini, misalnya, dengan jumlah pegawai negeri hanya 700-an orang, kenyataannya formasi yang diberikan untuk Depag Trenggalek hanya satu posisi/orang. Di daerah-daerah lain bahkan ada yang tidak mendapat jatah sama sekali.
"Padahal, setiap tahun selalu ada pegawai yang pensiun," katanya.
Meski begitu, Mundir mengaku, tidak terlalu mempersoalkan. Dia bilang, salah satu cara untuk menyiasati kekurangan tenaga pegawai itu adalah dengan merekrut tenaga kontrak.
"Mereka yang telah mengabdi sebagai tenaga kontrak ataupun honorer ini yang nantinya kami usulkan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Depag," tutur Mundir.
Kepala Tata Usaha (KTU) Depag Trenggalek M Abdul Mundir, Selasa, mengemukakan bahwa jumlah PNS di lingkungan Depag saat ini hanya 700-an pegawai.
Dengan wilayah tugas luas yang terdiri dari 14 kecamatan seperti di Trenggalek, jumlah itu jelas dirasa kurang.
Keterbatasan pegawai itu, menurut Mundir, terutama dirasakan oleh petugas-petugas kantor urusan agama (KUA) yang ada di daerah/kecamatan.
Sebab dari tujuh pegawai yang seharusnya ada di satu KUA, nyatanya saat ini baru bisa terisi satu atau maksimal dua pegawai (PNS) saja. Selebihnya merupakan tenaga bantu atau kontrak.
Berapa sebenarnya kebutuhan ideal PNS di Depag Trenggalek? Mundir tidak menyebutnya secara spesifik.
Tetapi, dia memberi gambaran jika satu KUA kekurangan lima sampai enam pegawai, maka secara keseluruhan (14 KUA yang ada di 14 kecamatan di Trenggalek) masih dibutuhkan sedikitnya 70 pegawai baru.
Kekurangan tenaga pegawai resmi di lingkup Depag Trenggalek ini terutama dirasakan di bidang pendidikan madrasah.
Kebutuhan rasional tenaga pengajar di sektor ini mencapai seribu lebih.
Jika dibandingkan dengan total pegawai Depag saat ini saja sudah timpang, apalagi tidak semua pegawai itu bertugas sebagai guru.
"Dulu saat pertama masuk menjadi pegawai Depag Trenggalek tahun 1981, jumlah PNS-nya mencapai 1.150 orang lebih, sekarang malah menyusut tinggal 700-an pegawai saja," ujarnya.
Terjadinya ketimpangan dalam hal jumlah kebutuhan dengan ketersediaan pegawai itu, menurut Mundir, disebabkan kebijakan Depag secara keseluruhan yang membatasi jumlah pengangkatan pegawai baru.
Tahun 2009 ini, misalnya, dengan jumlah pegawai negeri hanya 700-an orang, kenyataannya formasi yang diberikan untuk Depag Trenggalek hanya satu posisi/orang. Di daerah-daerah lain bahkan ada yang tidak mendapat jatah sama sekali.
"Padahal, setiap tahun selalu ada pegawai yang pensiun," katanya.
Meski begitu, Mundir mengaku, tidak terlalu mempersoalkan. Dia bilang, salah satu cara untuk menyiasati kekurangan tenaga pegawai itu adalah dengan merekrut tenaga kontrak.
"Mereka yang telah mengabdi sebagai tenaga kontrak ataupun honorer ini yang nantinya kami usulkan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Depag," tutur Mundir.
PEMKAB TRENGGALEK TAK PUNYA ANGGARAN BENCANA
Trenggalek, 5/12 - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ternyata tidak mengalokasikan anggaran sepeserpun untuk penanggulangan bencana di daerahnya.
Kenyataan itu diungkapkan Kabid Bina Penanggulangan Bencana Badan Kesatuan, Kebangsaan, Politik, dan Lintas Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kabupaten Trenggalek, Mariyono, Sabtu.
Dia mengatakan, ketiadaan alokasi anggaran tersebut tidak lepas dari peralihan wewenang penanganan dan penanggulangan bencana dari sebelumnya dikendalikan oleh Bappemas ke Bakesbangpol Linmas, pada awal tahun 2009 lalu.
"Pos anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana itu sebenarnya ada, tapi dalam APBD 2009 kan alokasinya masih menjadi satu dengan anggaran di Bappemas. Setelah dialihkan ke Kesbangpol Linmas, anggaran (bencana) itu tidak serta merta ikut beralih," kata Mariyono.
Ketiadaan anggaran itulah yang kini membuat seksi penanggulangan bencana di Bakesbangpol Linmas terkesan "mandul".
Jangankan mendapat biaya operasional, untuk melakukan koordinasi dengan camat atau koordinator di daerah saja petugas di Kesbangpol Linmas harus membiayai sendiri menggunakan uang pribadi.
Kenyataan ini pula yang menyebabkan penanganan bencana longsor yang menimpa 15 rumah warga di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Bendungan beberapa waktu lalu tidak bisa maksimal.
Mariyono mengatakan, dirinya hanya bisa memantau keadaan di lapangan dengan cara berkoordinasi lewat SMS. Selebihnya, dia mengandalkan pada kesanggupan pihak kecamatan untuk memberikan laporan lewat surat resmi ke Bakesbangpol Linmas.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Trenggalek Cipto Wiyono tidak membantah adanya dilema dalam hal penanggulangan bencana di daerahnya.
Tetapi, dia menolak jika dikatakan anggaran bencana sama sekali nol. Dia beralasan, dana bencana bisa dialokasikan sewaktu-waktu dengan cara mengambil dari dana tidak terduga.
"Cuma memang anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk bencana saat ini belum ada," ujarnya.
Kenyataan itu diungkapkan Kabid Bina Penanggulangan Bencana Badan Kesatuan, Kebangsaan, Politik, dan Lintas Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kabupaten Trenggalek, Mariyono, Sabtu.
Dia mengatakan, ketiadaan alokasi anggaran tersebut tidak lepas dari peralihan wewenang penanganan dan penanggulangan bencana dari sebelumnya dikendalikan oleh Bappemas ke Bakesbangpol Linmas, pada awal tahun 2009 lalu.
"Pos anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana itu sebenarnya ada, tapi dalam APBD 2009 kan alokasinya masih menjadi satu dengan anggaran di Bappemas. Setelah dialihkan ke Kesbangpol Linmas, anggaran (bencana) itu tidak serta merta ikut beralih," kata Mariyono.
Ketiadaan anggaran itulah yang kini membuat seksi penanggulangan bencana di Bakesbangpol Linmas terkesan "mandul".
Jangankan mendapat biaya operasional, untuk melakukan koordinasi dengan camat atau koordinator di daerah saja petugas di Kesbangpol Linmas harus membiayai sendiri menggunakan uang pribadi.
Kenyataan ini pula yang menyebabkan penanganan bencana longsor yang menimpa 15 rumah warga di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Bendungan beberapa waktu lalu tidak bisa maksimal.
Mariyono mengatakan, dirinya hanya bisa memantau keadaan di lapangan dengan cara berkoordinasi lewat SMS. Selebihnya, dia mengandalkan pada kesanggupan pihak kecamatan untuk memberikan laporan lewat surat resmi ke Bakesbangpol Linmas.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Trenggalek Cipto Wiyono tidak membantah adanya dilema dalam hal penanggulangan bencana di daerahnya.
Tetapi, dia menolak jika dikatakan anggaran bencana sama sekali nol. Dia beralasan, dana bencana bisa dialokasikan sewaktu-waktu dengan cara mengambil dari dana tidak terduga.
"Cuma memang anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk bencana saat ini belum ada," ujarnya.
PDI PERJUANGAN MULAI VERIFIKASI BACABUP TRENGGALEK
Trenggalek, 18/12 - Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mulai melakukan verifikasi berkas pendaftaran/persyaratan lima bakal calon bupati (bacabup) yang mendaftar melalui partai ini.
"Hari ini kami mulai bekerja menyeleksi berkas-berkas persyaratan kelima Bacabup Trenggalek yang akan maju Pilkada (pemilihan kepala daerah) 2010," kata salah satu anggota tim verifikasi yang ditunjuk DPC PDIP Trenggalek Hamzah Abdillah, Jumat.
Kelima nama bacabup yang telah mendaftar ke panitia penjaringan DPC PDIP untuk dicalonkan sebagai Bupati Trenggalek periode 2010-2015 itu masing-masing adalah Bupati "incumbent" Soeharto, mantan Bupati Trenggalek periode 2000-2005 Mulyadi, ketua organisasi sayap PDIP "Kawulo Alit" Suryanto, anggota DPRD Trenggalek dari Fraksi PDIP Agung Supriyanto, serta Kepala SMA Negeri Panggul, Muksim.
Masing-masing bacabup ini, kata Hamzah, telah mengembalikan formulir pendaftaran berikut berkas persyaratan kepada panitia penjaringan pada hari Kamis (17/12).
Tim verifikasi selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang dilampirkan bersama formulir pendaftaran itu selama empat hari, yakni mulai Jumat (18/12) hingga Senin (21/12).
Hasil dari verifikasi itu baru tahap awal penjaringan. Setelah satu atau lebih nama bacabup tersebut dinyatakan lolos seleksi (memenuhi standar yang dipersyaratkan), nama-nama itu akan dibahas di tingkat rapat pleno yang digelar DPC PDI Perjuangan sehari berikutnya Selasa (22/12).
"Rapat pleno itu nanti bertujuan untuk membahas nama-nama yang telah dinyatakan lolos verifikasi sekaligus mempersiapkan agenda rakercabsus yang digelar 23 Desember," kata Hamzah.
Hamzah maupun Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek Akbar Abbas enggan menjawab siapa diantara mereka yang berpeluang.
Keduanya beralasan tahapan penjaringan baru dimulai. Hamzah secara diplomatis mengatakan bahwa setiap bacabup yang mendaftar sama-sama memiliki peluang lolos.
Artinya, tim verifikasi dimungkinkan meloloskan kelima nama bacabup yang telah mengembalikan formulir itu sekaligus (jika memang memenuhi syarat) untuk kemudian diadu visi-misi dan program pemerintahannya dalam forum rakercabsus yang dihadiri seluruh pengurus DPC-PAC PDIP se-Kabupaten Trenggalek serta satu perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Jatim.
"Hasil rakercabsus ini akan menghasilkan nama-nama bacabup yang direkomendasikan ke DPD untuk selanjutnya diteruskan ke DPP (dewan pimpinan pusat) PDIP. Siapa yang akhirnya mendapat rekomendasi sebagai cabup resmi PDIP, itu sepenuhnya menjadi wewenang DPP," kata Akbar Abbas.
"Hari ini kami mulai bekerja menyeleksi berkas-berkas persyaratan kelima Bacabup Trenggalek yang akan maju Pilkada (pemilihan kepala daerah) 2010," kata salah satu anggota tim verifikasi yang ditunjuk DPC PDIP Trenggalek Hamzah Abdillah, Jumat.
Kelima nama bacabup yang telah mendaftar ke panitia penjaringan DPC PDIP untuk dicalonkan sebagai Bupati Trenggalek periode 2010-2015 itu masing-masing adalah Bupati "incumbent" Soeharto, mantan Bupati Trenggalek periode 2000-2005 Mulyadi, ketua organisasi sayap PDIP "Kawulo Alit" Suryanto, anggota DPRD Trenggalek dari Fraksi PDIP Agung Supriyanto, serta Kepala SMA Negeri Panggul, Muksim.
Masing-masing bacabup ini, kata Hamzah, telah mengembalikan formulir pendaftaran berikut berkas persyaratan kepada panitia penjaringan pada hari Kamis (17/12).
Tim verifikasi selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang dilampirkan bersama formulir pendaftaran itu selama empat hari, yakni mulai Jumat (18/12) hingga Senin (21/12).
Hasil dari verifikasi itu baru tahap awal penjaringan. Setelah satu atau lebih nama bacabup tersebut dinyatakan lolos seleksi (memenuhi standar yang dipersyaratkan), nama-nama itu akan dibahas di tingkat rapat pleno yang digelar DPC PDI Perjuangan sehari berikutnya Selasa (22/12).
"Rapat pleno itu nanti bertujuan untuk membahas nama-nama yang telah dinyatakan lolos verifikasi sekaligus mempersiapkan agenda rakercabsus yang digelar 23 Desember," kata Hamzah.
Hamzah maupun Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek Akbar Abbas enggan menjawab siapa diantara mereka yang berpeluang.
Keduanya beralasan tahapan penjaringan baru dimulai. Hamzah secara diplomatis mengatakan bahwa setiap bacabup yang mendaftar sama-sama memiliki peluang lolos.
Artinya, tim verifikasi dimungkinkan meloloskan kelima nama bacabup yang telah mengembalikan formulir itu sekaligus (jika memang memenuhi syarat) untuk kemudian diadu visi-misi dan program pemerintahannya dalam forum rakercabsus yang dihadiri seluruh pengurus DPC-PAC PDIP se-Kabupaten Trenggalek serta satu perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Jatim.
"Hasil rakercabsus ini akan menghasilkan nama-nama bacabup yang direkomendasikan ke DPD untuk selanjutnya diteruskan ke DPP (dewan pimpinan pusat) PDIP. Siapa yang akhirnya mendapat rekomendasi sebagai cabup resmi PDIP, itu sepenuhnya menjadi wewenang DPP," kata Akbar Abbas.
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
