RAMADHAN POHAN DESAK MENDAGRI BENAHI MEKANISME CPNS

Ponorogo, 17/12 - Anggota Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan mendesak kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar meninjau ulang mekanisme rekrutmen CPNS yang berlangsung selama ini.

Ia menilai, hasil seleksi CPNS yang baru digelar serentak untuk formasi tahun 2009 belum sepenuhnya berpihak pada asas kejujuran dan keadilan masyarakat.

"Hasil aspirasi di lima daerah yang saya kunjungi di Dapil (daerah pemilihan) VII Jatim ini hampir semuanya mengeluhkan masalah CPNS yang dinilai tidak transparan," kata Ramadhan Pohan usai melakukan kegiatan serap aspirasi masyarakat dalam rangka reses akhir tahun di Kabupaten Ponorogo, Kamis siang.

Persoalan tersebut, menurut Pohan, tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dari unsur partai politik, LSM, bahkan pemerintahan.

"Waktu di Magetan kami malah mendapat keluhan yang sama dari seorang camat," katanya.

Atas semua keluhan dan masukan yang disampaikan baik dalam forum resmi acara serap aspirasi maupun melalui pertemuan informal dengan sesama penggemar situs jejaring sosial "facebook" dan "twitter", Ramadhan Pohan berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut.

Caranya, kata dia, tidak hanya sekadar merumuskan permasalahan yang ada untuk kemudian diformulasikan bersama hasil serap aspirasi para wakil rakyat lain di DPR RI. Namun juga melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Ia berharap agar problematika terkait pola rekrutmen CPNS di daerah tidak lagi "dimonopoli" kalangan pejabat pemerintahan ataupun kelompok masyarakat tertentu.

"Apa yang menjadi keluhan di Dapil VII ini saya yakin juga dialami oleh lapisan masyarakat lain di Jatim maupun daerah-daerah lain. Untuk itu, mekanisme rekrutmen CPNS ini harus dibenahi agar tidak terulang di masa mendatang," kata Pohan.

Dia secara terus terang mengaku khawatir persoalan-persoalan terkait CPNS yang dinilai tidak atau kurang transparan, serta isu "jual-beli" formasi CPNS dengan nilai mencapai puluhan bahkan ratusan juta tersebut akan menjadi "bumerang" bagi pemerintah.

Sebab tidak menutup kemungkinan kepercayaan masyarakat lambat-laun akan semakin luntur hanya karena pemerintah dianggap kurang responsif dan aspiratif terhadap persoalan-persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Selain masalah CPNS, Ramadhan Pohan yang siang tadi mengakhiri agenda serap aspirasinya di lima wilayah di Dapil VII menyatakan akan berkomitmen terhadap berbagai permasalahan yang telah disampaikan masyarakat.

Baik persoalan menyangkut isu lingkungan, pertanian, sosial, pemerintahan, maupun permasalahan-permasalahan lainnya.

Ia juga berjanji untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan komitmennya terhadap masyarakat khususnya yang ada di Dapil VII (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, dan Magetan) dengan cara mempublikasikan di situs pribadinya.